"Sebenarnya buat Partai Gerindra tidak ada masalah. Tapi ini kan sebuah keputusan yang memerlukan kerja ekstra, ya kerja tambahan bagi kami," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2012).
Menurut Muzani, kerja tambahan yang perlu dilakukan oleh partainya khususnya di tingkat DPC. Sebab, verifikasi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada di tingkat kabupaten/kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerindra juga menyayangkan putusan MK yang membatalkan parliamentary threshold (PT) berlaku nasional. Menurutnya, putusan itu tidak sejalan dengan semangat penyederhanaan partai di DPR.
"Sebenarnya kan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan koordinasi antara DPR RI yang satu fraksi dengan DPR kabupaten/kota dan provinsi, tapi karena MK membatalkan, ini kemudian semangat ini jadi tidak begitu," imbuhnya.
(trq/ndr)











































