Perkumpulan Pengacara Dukung KPK Usut Kasus Simulator SIM

Jakarta - Belasan pengacara yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAPK) mendukung KPK mengambil alih pengusutan kasus korupsi simulator (SIM). Menurut mereka KPK lebih berhak menangani perkara ini ketimbang Mabes Polri.

"Kami mendukung agar KPK mengambil alih pengusutan perkara simulator SIM untuk menghindari dualisme penyidikan," kata Petrus Selestinus, koordinator forum advokat, di kantor KPK, Selasa, (28/8/2012) sore.

Petrus tak sendirian. Dia datang bersama pengacara lain seperti Nino Sukarna, F. Hermawi Taslim, Martin Erwan, Robert B. Keytimu, Petrus Loyani, Manihar Situmorang, Desman Gultom, Paskalis Pieter, Tri Handono, Achmad Marhaen, Risha Shindyani Halim, Erlina R. Tambunan, Ardi Agal, dan Amalia Santoso.

Dalam pernyataanya, Petrus meminta agar KPK segera menangkap tersangka kasus simulator, termasuk yang sudah ditahan oleh Polri. Kemudian mereka ditempatkan di Rumah Tahanan KPK untuk memperlancar penyidikan kasus tersebut.

"Kami juga meminta KPK meninjau kembali MoU dengan Polri karena merupakan cikal bakal menelikung KPK ketika hendak menegakkan hukum," ujar Petrus yang pernah berhadapan dengan KPK ketika membela salah satu kliennya yang terjerat korupsi cek pelawat.

Dalam kasus Simulator SIM ini, KPK menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersagka. KPK juga menetapkan bawahan Djoko, Brigjen Pol Didik Purnomo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S. Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Santoso sebagai tersangka. Polri juga menetapkan status sama terhadap tiga nama terakhir tersebut.

Tiga nama yang menjadi 'tersangka bersama' itu memicu persoalan. Sampai saat ini KPK dan Polri sama-sama ngotot untuk menangani kasus ini. Belum ada titik temu antara dua lembaga penegah hukum tersebut

(fjr/ahy)