Komnas HAM Desak Pemerintah Usut Tuntas Konflik di Sampang

Komnas HAM Desak Pemerintah Usut Tuntas Konflik di Sampang

Rini - detikNews
Selasa, 28 Agu 2012 12:33 WIB
Komnas HAM Desak Pemerintah Usut Tuntas Konflik di Sampang
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah mengusut tuntas konflik yang terjadi di Sampang, Madura. Komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan preventif agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Kami juga mengimbau pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif untuk menciptakan kerukunan beragama, agar tercipta toleransi," ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di kantornya, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2012).

Komnas HAM mengimbau masyarakat tidak terpancing informasi yang menyesatkan dalam kejadian tersebut. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di lingkungan masing-masing.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah harus menyiapkan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang perkembangan penyelidikan. Hal itu agar masyarakat terhindar dari desas-desus yang menimbulkan rasa tidak aman dan menimbulkan ketakutan," papar Ifdhal.

Informasi yang diterima Komnas HAM dari kepolisian, lanjut Ifdhal, saat ini sudah ditangkap 7 pelaku dalam kerusuhan tersebut termasuk yang berinisal R. Komnas HAM juga akan melakukan join investigation bersama Komnas Perempuan karena diduga banyak korban dari wanita dan anak-anak.

Pada Senin kemarin, Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, kasus kerusuhan di Sampang yang melibatkan kelompok dari Sunni dan Syiah karena dipicu masalah keluarga. Menag maupun Mendagri juga membantah bahwa bentrokan yang menewaskan 2 orang itu bukan karena masalah pertentangan faham Sunni dengan Syiah atau masalah agama.

Suryadharma menerangkan, keluarga yang mempunyai masalah hingga melibatkan kelompok lebih besar yakni dari keluarga Tajul Muluk (Syiah) dengan keluarga Rois (Sunni). Karena masalah keluarga yang berlarut-larut sejak 2004 lalu, akhirnya berkembang hingga melibatkan kelompok yang jumlahnya lebih besar.

Suryadharma menegaskan, permasalahan tersebut bukan dipicu karena beda aliran antara Sunni dengan Syiah maupun pertentangan agama. Dia meminta kepada masyarakat lainnya, untuk tidak melihat masalah ini pertikaian antara Sunni dengan Syiah.

(ega/nrl)


Berita Terkait