Sultan Tak Boleh Berpartai Menguntungkan Masyarakat Yogyakarta

Jakarta - RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) di DPR telah final. Sultan Hamengkubuwono tak boleh berpolitik menjadi salah satu poin. Kondisi ini dianggap sinyalemen positif untuk warga Yogyakarta.

Menurut peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, melarang Sultan untuk berpolitik akan kembali mendekatkan dirinya kepada rakyat. Fokus sang Gubernur DIY ini tak akan terbelah, sehingga ia akan semakin mudah untuk melayani rakyatnya.

"Jika melihat tata cara budidaya lokal di Yogya, mereka terlihat sangat menghormati rajanya. Dia itu seorang raja, yang tidak hanya memegang wilayah tapi juga kekuasaan dan administrasi," ujar Siti saat berbincang dengan detikcom, Selasa (28/8/2012).

Kondisi tersebut, lanjut Siti, akan menjaga kebudayaan lokal Yogyakarta untuk tetap bertahan. Kehadiran Sultan di Yogyakarta selama ini juga tidak hanya dilihat sebagai gubernur saja.

"Sultan itu bukan hanya gubernur, tapi simbol Yogyakarta. Kalau sudah menjadi partisan suatu partai, nanti bias kepada rakyatnya, karena partai tertentu berarti hanya mewakili golongan tertentu. Ratu Elizabeth juga tidak berpartai kan?" papar Siti.

Namun di sisi lain, larangan Sultan terjun ke dunia politik ini juga menjatuhkan nilai keagungan raja. Seorang raja semestinya memiliki nilai otoritas yang kuat tanpa ada campur tangan dari pihak luar.

"Raja itu kan seharusnya untouchable (tak tersentuh). Memiliki otoritas lebih dan selalu dituntut untuk di atas," kata Siti.

"Jadi nilai-nilai keagungan itu terdegradasi. Begitu juga dengan nilai kemuliaan Sri Sultan sebagai seorang raja," sambungnya.

(dhu/nrl)