Komisi I DPR: Belum Tentu Intel Kecolongan di Sampang

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meyakini kasus penyerangan kelompok Syiah di Sampang, Madura, bisa saja sudah terpantau oleh intelijen. Namun eksekusi oleh pihak terkait yang tidak tepat.

"Intel di era reformasi tidak sama dengan intel di era orde baru. Di era orba intel juga eksekutor yang melakukan tindakan/kegiatan operasional yang boleh melakukan apa pun. Sementara di era demokrasi intel terbatas mencari, mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan informasi. Kesimpulannya diberikan kepada para eksekutor pada level daerah: gubernur, bupati, walikota, kapolres, dandim untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat," kata Hasanuddin kepada detikcom, Selasa (28/8/2012).

Menurutnya dalam kasus Sampang ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama barangkali intel sudah bekerja dengan profesional dan kemudian menyampaikannya kepada eksekutor, tapi eksekutor tidak merespon dan tidak menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

"Kedua, aparat intelijen bekerja tak optimal karena lemahnya kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisa data, sehingga sarannya keliru. Dan eksekutor pun keliru dalam membuat keputusan. Ketiga, bisa jadi tidak adanya kordinasi antara aparat intel dengan pemerintah sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Hasanuddin menilai sebaiknya pemerintah segera membentuk team evaluasi dari kasus ini untuk dijadikan perbaikan dalam menangani konflik-konflik yang akan datang. Tidak hanya di Sampang namun mencegah konflik vertikal dan horizontal meletus di daerah lainnya.

"Saya mengapresiasi presiden SBY dengan menurunkan menterinya ke Sampang, tapi SBY pun diminta lebih serius menangani konflik-konflik yang terjadi di daerah lainnya jangan hanya di Sampang," tandasnya.

(van/mad)