PAN Protes KPU Tunda Penetapan Anggota DPRD Sumut

Medan - Menyusul penundaan penetapan yang dilakukan KPU Sumatera Utara (Sumut) terhadap Azwir Sofyan sebagai anggota DPRD Sumut, DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut menilai, penundaan itu bermotif politis dan ada kepentingan lain yang dibawa KPU Sumut. "Kita tidak tau apakah KPU Sumut ini diintervensi pihak tertentu. Tetapi yang jelas kita minta keputusan yang dibuat haruslah sesuai ketentuan hukum," kataWakil Ketua DPW PAN Sumut Parluhutan Siregar di Kantor PAN Sumut, Jalan Amaliun Medan, Senin (30/8/2004).Menurut Parluhutan, alasan penundaan penetapan Azwir Sofyan sebagai anggota DPRD Sumut yang disampaikan KPU tidak masuk akal, apalagi jika sampai dikatakanmemalsukan ijasah. "Calon kita telah diragukan surat keterangannya bersekolah di Madrasah Sumatera Tawalib Parabek, Bukit Tinggi Sumbar dan disebut memalsukan keterangan diriatau terindikasi memalsukan keterangan diri. Ini merugikan kepentingan dan nama baik pribadi maupun PAN," katanya.Disebutkan Parluhutan, sesuai peraturan tentang persyaratan pendidikan, Azwir Sofyan telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk duduk sebagai anggotadewan. Misalnya saja UU No.12/2003, dan Keputusan KPU No.675/2003. "Berdasarkan aturan-aturan tersebut, Azwir Sofyan yang dinyatakan ditunda penetapannya oleh KPU Sumut, sebenarnya telah memenuhi syarat. Dan sama sekalitidak memalsukan dokumen atau memalsukan keterangan diri," ujarnya.Karena itulah, sambung Parluhutan, pihaknya tidak dapat menerima keputusan rapat pleno KPU Sumut Sabtu lalu (28/8/2004) lalu yang menunda penentapan AzwirSofyan. Alasannya karena yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi syarat administratif pendidikan oleh KPU Provinsi Sumut sendiri. Hal itu diputuskan KPUProvinsi Sumut setelah melakukan verifikasi atas berkas yang diajukan sebagai persyaratan.Karena itu, PAN meminta KPU pusat untuk merevisi keputusan rapat pleno KPU Sumut tentang penundaan dimaksud dan tetap merekomendasikan Azwir Sofyan sebagai anggota DPRD Sumut. Namun kalau langkah ini tidak ditanggapi, PAN berencana mengupayakan langkah hukum. (dni/)