Illegal Logging Kembali Mencuat di AFP

Yogyakarta - Isu maraknya kasus illegal logging, perdagangan kayu ilegal di Indonesiakembali dibicarakan oleh sejumlah negara produsen dan konsumen kayu yang tergabung dalam Asia Forest Partnership (AFP) bersama Departemen Kehutanan RI.Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari mulai hari ini Senin (30/8/2004) hingga (1/9/2004) di hotel Hyatt Yogyakarta. Pertemuan itu antara lain dihadiri oleh Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Kuspriyadi mewakili Menhutbun M Prakosa, Wakil Senior Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang Mr Ichiro Ichikawa dan Asisten Sekretaris Menteri Sumberdaya Alam dan Lingkungan Malaysia Mr Nik Andy Suwardy bin Amry.Pertemuan yang didukung International Tropical Timber Organzation (ITTO) juga dihadiri Toshikatsu Matsuoka anggota Lembaga Legislatif Jepang, Francois Ossama dari Kerjasama Lembah Kongo, Hugh Speechly dari Pembangunan Internsional Pemerintah Inggris, Patrick Durst dari Food and Agriculture Orgazation (FAO), Liu Jinlong dari Akademi Kehutanan Cina dan Kuldip Singh dari Care International Nepal.Dalam sambutan yang dibacakan Kuspriyadi, Menhutbun M. Prakosa mengatakan saat ini ada tiga isu utama yang menjadi persoalan kehutanan baik di Indonesia maupun negara tetangga, yaitu illegal logging dan perdagangan kayu curian, kebakaran hutan, dan kebijakan rehabilitasi dan reforestrasi."Untuk menyelesaikan masalah itu perlu kerja sama yang kuat antar negara diAsia," ungkap Prakosa.AFP merupakan forum kemitraan regional yag mendukung pengelolaan hutan secara lestari di Asia. Lembaga itu terbentuk setelah pembicaraan antara Menteri Kehutanan dan Duta Besar Jepang untuk urusan Lingkungan Global dan Masalah Ekonomi. Saat itu kedua belah pihak sampai pada kesimpulan bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Asia, terutama Indonesia, telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan sehingga perlu penanganan serius.AFP sendiri akan berkiprah dalam masalah sertifikasi hutan sebagai alat untuk untuk memerangi penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan dan polusi asap di wilayah perbatasan serta rehabilitasi dan reboaisasi kerusakan lahan dan hutan.Menurut Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan Transtoto Handadhari soal isu ilegal logging dan perdagangan kayu-kayu ilegal menjadi prioritas utama dalam pertemuan AFP. Masuknya negara Malaysia dalam forum ini juga disambut secara positif oleh anggota AFP karena Malaysia ditengarai selalu berupaya menghindari pembicaraan mengenai perdagangan kayu ilegal di forum-forum internasional.Sementara itu Takeshi Toma dari The Center for Internasional Forestry Research (CIFOR) menambahkan meski saat ini masih ada pro dan kontra mengenaipenanganan kerusakan lingkungan hutan. Namun rehabilitasi lahan hutan yang rusak adalah prioritas penting bagi departemen kehutanan."Sebab dengan merehabilitasi hutan yang rusak berarti kita menghilangkan salah satu tekanan pada hutan primer asli indonesia. Memang merehabilitasi hutan berarti memperbaiki potensi produksi hutan dan mencegah kerusakan hutan yang tersisa," katanya.Diakui Takeshi menumbuhkan hutan adalah tugas yang rumit, berat dan panjang. Bukan seperti berkebun, kita tinggal menanam pohon dan menyianginya. Tidak seperti taman dimuka rumah dengan tanaman hias, perabotan plastik dan semak-semak cangkokan. Hutan itu kawasan dinamis dengan berbagai kegiatan manusia dan alam berinteraksi secara mendasar dan langsung."Maka agar bisa berhasil maka program penghutanan kembali harus memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, lingkungan hidup dan sosial," katanya. (dni/)