Usman Hamid: Negara Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kasus Sampang

Jakarta - Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Usman Hamid menyayangkan kekerasan berdarah di Sampang, Madura, terulang kembali. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa yang menewaskan seorang kelompok Syiah tersebut.

"Negara harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa manusia atas terbakarnya sekolah, pesantren, rumah-rumah warga Syiah," kata Usman dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jl Borobudur No 76, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2012).

Rasa tanggung jawab itu, tegas Usman, harus diwujudkan dengan menangkap, menindak, dan mengukum para pelaku.

"Dan bila tidak dapat diwujudkan, sebaiknya pemerintah mundur saja," ujar Usman yang menjadi pendiri Institut Kebijakan Publik ini.

Dalam tragedi yang berlatar belakang serupa pada Desember 2011 lalu, Usman mempertanyakan tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini kepolisian, dalam menindak pelaku penyerangan kelompok Syiah.

"Kalau pertanyaan saya keliru tolong dijawab, siapa pelaku penyerangan tahun lalu yang ditangkap?" tanyanya.

Di tempat sama Koordinator Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, Hertasning Ichlas, menuturkan terdapat tiga alasan utama di balik penyerangan terhadap kelompok Syiah yang terjadi Minggu (26/8/2012) siang kemarin.

"Pertama kecenderungan kiai-kiai terhadap naiknya pamor Tajul Muluk yang lebih dekat dengan orang-orang miskin. Pola seperti ini yang sudah lama ditinggalkan kiai, dan akhirnya membesar menjadi kecemburuan," jelas Hertasning.

Faktor kedua yang menjadi pemicu, Hertasning melanjutkan, kelompok anti Syiah yang berada di Surabaya dan berkembang, ditambah lagi konflik antara Tajul dengan adiknya.

Faktor terakhir adalah adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam menyebar kebencian dengan cara menarik simpati warga NU.

"Yang ini yang lebih buruk karena melibatkan pemerintah daerah adalah keterlibatan jajaran politik bupati dan wakil bupati dalam mengambil simpati kepada warga NU yang fanatik dengan menjadikan penyebaran kebencian, emosi, kekerasan sebagai kampanye mereka untuk kembali terpilih," tegasnya.

(ahy/nrl)