.webp)
"Saya melihat dari perspektif demokrasi setiap warga negara berhak menjadi anggota satu parpol. Karena parpol adalah pilar demokrasi. Dalam semangat itu mestinya siapapun berhak menjadi anggota parpol. Namun dalam konteks Yogyakarta, karena Sultan otomatis menjadi gubernur maka penting adanya ketentuan gubernur tidak boleh berpartai. Supaya dengan demikian tidak ada partai yang bisa mengklaim. Adalah kekhususan untuk Yogyakarta itu ya bisa dipahami," kata Akbar saat berbincang, Senin (27/8/2012).
Menurut Akbar, bahwa gubernur Yogyakarta itu boleh menjadi anggota parpol karena melekat pada institusi kesultanan. Agar jangan sampai satu partai mengklaim Sultan sebagai anggotanya.
"Kan karena Yogya itu ada kekhususan karena posisi kepala daerah itu melekat pada institusi Kesultanan. Sedangkan presiden mendapatkan dukungan dari parpol dan dukungan oleh rakyat. Tentu itu dua hal yang berbeda," katanya.
Akbar pun tak masalah jika Sultan meninggalkan Golkar setelah RUUK DIY diterapkan. Akbar yakin tanpa Sultan, Golkar masih punya cukup kekuatan di Yogyakarta.
"Ya bagi Golkar sendiri yang memang Pak Sultan selama ini dikenal tokoh Golkar dia pernah jadi Ketua Golkar Yogyakarta, pernah jadi DPR pusat mewakili Golkar. Memang sejak reformasi Sultan tidak terkait struktural dengan partai Golkar tapi Sultan tetap dikenal menjadi tokoh Golkar. Tapi kemudian kalau kita ikhlaskan demi kepentingan yang lebih besar," katanya.
"Golkar sebagai parpol pasti punya kader yang bisa didorong Golkar untuk memperjuangkan parpol di Yogja kami tidak ada masalah. Kami akan berjuang meraih dukungan untuk Pileg yang akan datang. Adik-adiknya Sultan seperti Pak Joyo kan juga masih anggota Golkar, jadi kami tidak masalah," tandas Akbar.
(van/mpr)
