Pimpinan DPR Restui Kunker Pansus RUU Desa ke Brasil

Jakarta - 13 Anggota Pansus RUU Desa DPR berkunjung ke Brasil. Mereka berangkat Minggu kemarin dan akan berada di Brasil selama sepekan.

Pimpinan DPR mengaku telah memberikan izin. Karena kunjungan tersebut dengan tujuan studi banding untuk keperluan pembahasan UU.

"Berkaitan dengan kepergian Komisi ke Luar Negeri sudah diatur yang pergi hanya berkaitan dengan UU. Dalam hal ini kalau Komisi II menjadi wewenang Pak Priyo Budi Santoso," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2012).

Menurut Pramono, syarat kunker ke LN sudah diperketat. Kunker di luar pembahasan UU sudah tidak ditolerir.

"Di luar itu sebenarnya banyak sekali yang sudah tidak diizinkan,"katanya.

Rencana kunjungan kerja Pansus RUU Desa ke Brasil tidak bisa dibendung. 13 Anggota Pansus RUU Desa akan bertolak ke Brasil pukul 10.00 WIB Minggu (26/8/2012).

Berikut 13 Anggota Pansus RUU Desa yang akan bertolak ke Brasil:

1. Budiman Sudjatmiko (Fraksi PDI Perjuangan)
2. Abdul Gaffar Patappe (FPD)
3. Subakyo (FPD)
4. Eddy Sadeli (FPD)
5. Nanang Samodra (FPD)
6. Nurul Arifin (FPG)
7. Taufik Hidayat (FPG)
8. Arif Wibowo (Fraksi PDI Perjuangan)
9. Yan Herizal (FPKS)
10. Totok Daryanto (FPAN),
11. Thalib (PPP)
12. Bachruddin Nasori (FPKB) dan
13. Miryam S Haryati (Hanura)

13 anggota Pansus RUU Desa DPR akan mengunjungi Brasil selama sepekan. Anggaran yang dikeluarkan cukup besar, sekitar Rp 1,6 miliar.

"Jadi,prakiraan anggaran untuk mengunjungi Brasil selama 7 hari sebesar Rp. 1,6 miliar (Rp 1.629.063.000) untuk sebanyak 13 orang anggota dewan, dan 3 orang staf. Di mana, asumsi anggota dewan memperoleh tempat duduk pada bangku eksekutif, dan para staf cukup duduk pada bangku ekonomi saja,"kata koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi.

Dalam studi banding ini, anggota dewan ingin mempelajari prinsip keberhasilan pembangun desa dengan pengelolaan pembangunan dan keuangan yang baik.

"Mempelajari negara lain dalam menata desa, hal ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing desa," kata Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam dalam keterangan pers, Sabtu (25/8/2012).


(van/nrl)