Pemerintah Harus Selesaikan Kasus Sampang Hingga Tuntas

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah menjamin keamanan di Sampang dan secepatnya menuntaskan penyelesaian masalah sampai ke akarnya. Tak boleh ada kekerasan atas nama agama di Indonesia.

"Tak boleh ada kekerasan atas nama agama dan hukum harus dapat ditegakkan dengan sempurna," kata Wakil Ketua DPD, GKR Hemas, dalam surat elektroniknya, Senin (27/8/2012).

Menurut GKR Hemas, penerapan hukum yang tegas mutlak diperlukan dalam kasus ini. Harapannya agar pelaku atau siapapun yang ingin mencoba memprovokasi agar terulang kejadian ini, dapat berpikir dua kali.

GKR Hemas mengatakan, jatuhnya korban jiwa di kawasan ini seharusnya bisa dihindari. Terlebih lagi, permasalahan Sampang bukanlah sesuatu yang baru.

"Dalam hal ini, pemerintah mesti menyatakan pertanggungjawabannya secara terbuka kepada publik dan meminta maaf," jelasnya.

Kerusuhan berlatar belakang agama di Sampang bermula dari cekcok yang terjadi antara santri pengikut Syiah dengan sekelompok orang yang tak dikenal. Mobil para santri yang hendak keluar dari Sampang itu dihadang dalam perjalanannya ke Bangil sekitar pukul 11.00 WIB.

Sempat terjadi cekcok, mobil yang ditumpangi santri akhirnya memutuskan kembali ke rumah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang.

Namun kemudian pecah bentrokan antar kedua pihak. Dua orang tewas dan beberapa warga luka berat.

(mok/mok)