.webp)
Alokasi dana APBN untuk pendididikan cukup besar, di antaranya untuk percepatan pengadaan sarana pendidikan di daerah. Itu berarti ribuan proyek yang menjanjikan keuntungan lumayan bagi para kontraktor kecil pelaksana pekerjaan.
Tapi apa memang kontraktor kecil pelaksana proyek bernilai sampai miliaran rupiah itu mendapatkan keuntungan?
"Huahaha... Pengalaman saya kok malah kerugian ya? Kapok ikut di proyek pemerintah, jeblok," jawab Asep, salah seorang kontraktor di Bogor, Jawa Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti biasa, di dalam perjanjian proyeknya ada uang muka yang harus dibayar pemilik proyeknya. Kenyataannya tidak ada uang muka dibayarkan, tapi pekerjaan pembangunan tetap berjalan demi demi menjaga kondite.
"Katanya dana belum turun, nanti sekalian dibayarkan kalau selesai 100% pekerjaannya. Jadi ya kami urunan buat modal," jelas Asep.
Pembangunan ruang perpustakaan selesai tepat waktu sesuai kontrak kerja. Tapi alih-alih dilunasi, uang muka yang ditunggak pun tidak kunjung dibayarkan hingga lewat tenggat waktunya.
"Ditagih, jawabnya dokumen buat pencairan baru tanda tangan. Empat bulan nggak ada kabar, alasannya masih audit. Nggak mungkin dana nggak cair, bangunannya ada kok. Sekarang sudah dua tahun belum dibayar juga," ungkap pria berkulit legam ini.
Sementara material bangunan dan terutama gaji buat tukang-tukang pekerja yang tidak bisa ditunda pembayarannya. Terpaksa lagi-lagi anggota konsorsium urunan demi menutup utang kepada pemasok.
Asep merasa masih beruntung dia hanya menjual mobil dan truk agar bisa membayar utang. Sebab ada temannya yang sampai terpaksa menjual rumah dan terkena stroke gara-gara uang tabungan hari tua ludes buat membayar utang.
"Perhitungan awal tidak mungkin rugi, sebab nilai total proyeknya miliaran. Bukan kita bagi-bagi keuntungan, tapi malah berbagi kerugian," keluh Asep yang kini kembali mengerjakan order untuk perumahan di pinggiran Jakarta.
(lh/nrl)
