MPR: Pansus RUU Desa Harus Jelaskan Urgensi Kunjungan ke Brasil!

MPR: Pansus RUU Desa Harus Jelaskan Urgensi Kunjungan ke Brasil!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Minggu, 26 Agu 2012 06:43 WIB
MPR: Pansus RUU Desa Harus Jelaskan Urgensi Kunjungan ke Brasil!
Foto: detikcom
Jakarta - 13 anggota Pansus RUU Desa akan bertolak ke Brasil pagi ini. Seharusnya mereka lebih terbuka menyampaikan rencana kunjungan kerja pasca libur lebaran ini.

"Sebaiknya kritik-kritik itu didengarkan oleh Pimpinan Pansus UU Desa dan kemudian dijawab secara baik-baik. Tentu Pimpinan Pansus memiliki alasan mengapa Kunker ke Brasil. Nah, alasan-alasan itulah yang perlu disampaikan kepada para masyarakat secara terbuka dan terus terang,"kata Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Tohari, kepada detikcom, Minggu (26/8/2012).

Menurut Hadjri, sebagai pejabat negara, anggota DPR harus menjelaskan penggunaan APBN secara transparan. Karena setiap sen penggunaan APBN adalah unsur pajak yang dipungut dari rakyat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai pejabat politik Pansus harus mengutamakan akuntabilitas publik. Publik berhak bertanya dan mempertanyakan setiap sen penggunaan APBN, dan pimpinan Pansus wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Publik berhak kritik Pansus yang akan ke Kunker ke LN, dan Pansus wajib menjawab kritik-kritik itu. Jawab dan jelaskan dengan terbuka, jantan, dan ksatria,"tegasnya.

13 anggota Pansus RUU Desa DPR akan mengunjungi Brasil selama sepekan. Anggaran yang dikeluarkan cukup

besar, sekitar Rp 1,6 miliar.

"‎​Jadi,prakiraan anggaran untuk mengunjungi Brasil selama 7 hari sebesar Rp. 1,6 miliar (Rp 1.629.063.000) untuk sebanyak 13 orang anggota dewan, dan 3 orang staf. Dimana, asumsi anggota dewan memperoleh tempat duduk pada bangku eksekutif, dan para staf cukup duduk pada bangku ekonomi saja,"kata koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi.

Dalam studi banding ini, anggota dewan ingin mempelajari prinsip keberhasilan membangun desa dengan pengelolaan pembangunan dan keuangan yang baik.
 
"Mempelajari negara lain dalam menata desa, hal ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing desa," kata Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam dalam keterangan persnya, Sabtu (25/8).

(van/van)


Berita Terkait