"Sebaiknya kritik-kritik itu didengarkan oleh Pimpinan Pansus UU Desa dan kemudian dijawab secara baik-baik. Tentu Pimpinan Pansus memiliki alasan mengapa Kunker ke Brasil. Nah, alasan-alasan itulah yang perlu disampaikan kepada para masyarakat secara terbuka dan terus terang,"kata Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Tohari, kepada detikcom, Minggu (26/8/2012).
Menurut Hadjri, sebagai pejabat negara, anggota DPR harus menjelaskan penggunaan APBN secara transparan. Karena setiap sen penggunaan APBN adalah unsur pajak yang dipungut dari rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
13 anggota Pansus RUU Desa DPR akan mengunjungi Brasil selama sepekan. Anggaran yang dikeluarkan cukup
besar, sekitar Rp 1,6 miliar.
"Jadi,prakiraan anggaran untuk mengunjungi Brasil selama 7 hari sebesar Rp. 1,6 miliar (Rp 1.629.063.000) untuk sebanyak 13 orang anggota dewan, dan 3 orang staf. Dimana, asumsi anggota dewan memperoleh tempat duduk pada bangku eksekutif, dan para staf cukup duduk pada bangku ekonomi saja,"kata koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi.
Dalam studi banding ini, anggota dewan ingin mempelajari prinsip keberhasilan membangun desa dengan pengelolaan pembangunan dan keuangan yang baik.
"Mempelajari negara lain dalam menata desa, hal ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing desa," kata Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam dalam keterangan persnya, Sabtu (25/8).
(van/van)











































