"Dengan informasi yang telah kami terima, maka Komisi I menganggap sudah tak ada masalah lagi dengan rencana pembelian tank Leopard tersebut. Tapi perlu dikonfirmasi langsung lagi dengan Kemenhan/TNI , dan akan kita klarifikasi pada kesempatan pertama rapat pekan depan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Sabtu (25/8/2012).
Komisi I DPR memang sempat menolak rencana pembelian tank Leopard. Karena sejumlah informasi yang berbeda, tank Leopard sempat ditentang karena dianggap tidak cocok dengan medan di Indonesia.
"Ada 4 hal yang kami kritisi saat itu , pertama adalah tonasenya yang 63 ton dianggap tak cocok dengan geografi di Indonesia , kedua harganya yang mahal padahal tank bekas, ketiga tidak ada TOT dengan BUMNIP kita ( Pindad , Len dll ) , keempat tak sesuai dengan Renstra yang ada," papar Tubagus.
Namun kemudian dalam rapat terakhir pada 16 Agustus 2012, Komisi I mendapat penjelasan dari tim kecil yang ditunjuk mempelajari masalah MBT Leopard. Dalam rapat itu diinformasikan 4 hal, yang kemudian merubah pendirian Komisi I, apa sajakah?
"Pertama TNI tidak jadi membeli tank bekas dari Belanda yang harganya 2,5 juta β¬ per unit , tapi akan membeli tank baru dari Jerman seharga kisaran 700.000 s/d 1,5 juta β¬ (tergantung sista yang dipasangnya). Kedua pembelian murni G to G dan tak melibatkan makelar alias rekanan atau pihak ketiga. Ketiga tonasenya dipilih yang berbobot 40 ton saja alias medium tank ( jadi sudah sesuai Renstra TNI) . Keempat karena langsung dari pabrik maka melibatkan BUMNIP seperti PT Pindad dll dalam TOT-nya," bebernya.
(/)











































