Mega Bertemu 245 Bupati/Walikota & 29 Gubernur

Jakarta - Presiden Megawati bertemu dengan ratusan pejabat di tingkat daerah, Senin (30/8/2004). Pejabat daerah itu terdiri dari 245 bupati/walikota se-Indonesia dan 29 gubernur.Masih ada pejabat lainnya, yaitu 29 kepala Bapeda Provinsi dan 26 kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi. Tentu saja acara ini bukan bertujuan kampanye.Mereka hadir di tengah para pejabat daerah itu untuk membuka Rapat Kerja Nasional Percepatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pembukaan raker dilakukan di Istana Negara, Jl.Medan Merdeka Utara, Jakpus.Dalam sambutannya, Presiden Mega menyatakan, di kalangan pemerintah jelas diperlukan tangan yang dapat secara cepat dan langsung berhubungan dengan seluruh masyarakat."Dalam hubungan inilah PPK telah dimulai beberapa tahun ini. Pemerintah menggelar upaya percepatan pembedayaan masyarakat. Dalam era reformasi, pemerintah sekarang ini PPK sungguh memiliki makna yang strategis dalam tatanan pemerintahan," papar Mega.Menurutnya, kecamatan adalah ujung terjauh dan terdepan dari birokrasi pemerintah yang akan langsung memberikan layanan pemerintahan pemasyrakatan dan pembangunan."Posisi kecamatan menjadi penting karena kemampuannya yang lebih optimal dalam menjalankan keseluruhan fungsi pemerintahan tersebut baik dalam hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan dari pusat sampai daerah, juga kendalinya berujung pada para camat," demikian Presiden Mega.Sementara Dirjen Pemberdayaan Masayrakat dan Desa Depdagri, Ardi Partadinata, dalam siaran persnya menyatakan, dalam pelaksanaan PPK, satu rangkaian pelaksanaan masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan, hingga pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasilnya disebut sebagai suatu siklus program.Masyarakat di sebuah keamatan lokasi PPK akan mendapatkan 3 kali siklus program disertai dana BLM, 1 siklus program Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. (nrl/)