DPR RI Peringati HUT ke-59

Jakarta - Pemotongan tumpeng mewarnai peringatan HUT ke-59 DPR RI. Makan-makan dan hiburan musik menyemarakkan suasana. Tak ketinggalan pidato dari sang ketua.Acara HUT berlangsung dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Nusantara V Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (30/8/2004). Meskipun yang hadir dalam rapat hanya 181 dari 496 anggota dewan dan belum kuorum, tapi acara tetap dilaksanakan.Ketua DPR Akbar Tandjung menyampaikan pidato peringatan HUT ke-59 DPR RI. Setelah itu acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Diawali dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Akbar.Potongan tumpeng diserahkan kepada tamu kehormatan, yakni mantan Wakil Ketua DPR 1992-1997 Buya Ismail Hasan Metareum, mantan Wakil Ketua DPR Soedjono, dan mantan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) SK Trimurti. Buya dan Trimurti tampak duduk di kursi roda.Setelah ramah tamah, acara dilanjutkan dengan makan-makan dengan hiburan musik. Lucunya, para anggota dewan bertambah banyak. Mungkin timing kedatangannya dipaskan dengan jadwal makan-makan.Dalam pidatonya, Akbar mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, kinerja DPR telah mengalami berbagai perubahan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak kelompok masyarakat yang kurang puas dengan kinerja DPR."Salah satu kritik yang sering muncul berkaitan dengan kehadiran anggota secara fisik dalam rapat-rapat dewan. Persoalan ini di masa mendatang diharap datang diminimalkan," tukasnya.Kinerja DPR di bidang legislasi, lanjut dia, berdasarkan program legislasi nasional yang telah dibahas pemerintah dan DPR, telah menetapkan 120 RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas oleh DPR bersama pemerintah, sebagaimana termuat dalam UU 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional 1999-2004."Dari target tersebut dalam pelaksanaannya, sebanyak 157 RUU disahkan menjadi UU selama kurun waktu Oktober 1999 hingga Agustus 2004," tutur Akbar.Dalam pelaksanaan hak budget, sambung dia, DPR menyadari perlunya peningkatan prpofesionalisme dalam pembahasan anggaran, baik melalui RUU APBN, RUU Perhitungan Anggaran Negara, maupun RUU Perubahan APBN."Walaupun demikian, dalam periode DPR sekarang ini, kita akui dewan telah ikut serta secara mendalam, intensif dan terfokus dalam hal perumusan kebijakan anggaran negara," demikian Akbar. (sss/)