.webp)
Pada perayaan HUT DPR RI ke-67 tersebut, pimpinan DPR akan menyampaikan pidato mengenai kinerja DPR. "Paripurna tanggal 29 Agustus dengan acara ulang tahun DPR dengan acara tunggal pidato kinerja DPR RI dalam rangka HUT DPR ke-67," kata Sekjen DPR Nining Indra Saleh, kepada detikcom, Kamis (23/8/2012).
DPR baru memulai rapat paripurna tanggal pada tanggal 29 Agustus pasca lebaran. Anggota DPR diberi waktu sekitar satu pekan untuk mempersiapkan dengan baik rapat paripurna khusus tersebut.
"(Setelah paripurna HUT DPR), kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna pada siang harinya dengan agenda pengambilan keputusan RUU Pertanggungjawaban APBN 2011. Yang kedua, pemandangan umum fraksi untuk RAPBN 2013, dan penetapan susunan fraksi-fraksi di alat kelengkapan Dewan," kata Nining.
Namun sistem absen finger print yang digembar-gemborkan akan meningkatkan kinerja DPR dari aspek kehadiran dalam rapat belum akan diterapkan, Sekjen DPR masih akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BURT DPR menyangkut hal ini.
"(Finger print) Belum dipasang. Kita sudah siapkan, sudah saya laporkan ke Rapim, saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan BURT DPR mengenai waktu pemasangannya," jelas Nining.
Kinerja DPR dalam fungsi legislasi pada tahun sidang 2011-2012 terbilang tidak cukup baik. Dalam empat masa sidang, masih banyak Rancangan Undang-undang (RUU) yang belum selesai.
"Dapat diungkapkan bahwa selama tahun sidang 2011-2012 yang ditutup akhir Juli lalu, capaian produk legislasi yang dihasilkan memang masih jauh dari harapan, karena capaian ini tidak berbanding lurus dengan perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan tahun sidang 2012-2013 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Pada tahun sidang 2011-2012, DPR tercatat belum menyelesaikan delapan RUU. Di antaranya RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU Pangan, RUU Koperasi, RUU Lembaga Keuangan Mikro, RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Pendidikan Dokter, dan RUU Organisasi Masyarakat.
(van/nrl)
