Kisruh Tangkubanparahu, Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan

Bandung - Aksi penutupan Taman Wisata Alam (TWA) Tangkubanparahu yang dilakukan oleh para pedagang dan warga sekitar telah merugikan pariwisata Jabar. Pemerintah pusat pun diminta ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah antara warga sekitar dan pengelola dari PT Graha Rani Putra Persada (GRPP).

Kepala Disparbud Jabar Nunung Sobari menuturkan, dua tahun lalu Pemprov Jabar telah mencoba melayangkan surat pada pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah. Namun saat itu PT GRPP tak menggubris.

"Kta sudah melayangkan surat 2 tahun lalu, tapi tidak ada tindak lanjut apa-apa. Kami sulit koordinasi karena penunjukkan PT GRPP itu bukan dari Pemprov Jabar atau dari Pemkab Bandung Barat, melainkan dari Menteri Kehutanan langsung," ujar Nunung saat dihubungi detikbandung via telepon selulernya, Selasa (21/8/2012).

Ia mengatakan, melihat konflik antara PT GRPP sebagai pengelola dengan warga (pedagang-red) sudah seharusnya Pemerintah Pusat turun tangan. "Karena kan yang menunjukknya dari Kementrian Kehutanan langsung. Dengan adanya kejadian ini harapannya pemerintah pusat bisa melihat dan menyelesaikannya," tuturnya.

Nunung berharap, izin pengelolaan Tangkubanparahu yang saat ini diberikan pada PT GRPP dapat ditinjau ulang. "Kalau saya inginnya pengelolaan dikembalikan saja lagi ke Dinas Kehutanan atau UPTD saja," kata Nunung.

(tya/mok)