.webp)
Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi pidato kenegaraan presiden SBY yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR dan DPD. Meski menurutnya, SBY perlu menerapkan langkah-langkah operasional dari pidatonya tadi.
"Saya kira di bulan ramadan ini layak diapresiasi dan harus dicatat itu kesungguhan yang harus dilanjutkan. Kita berharap bahwa dari pidato ini ada langkah-langkah operasional yang lebih serius dan keras lagi untuk menghadirkan Indonesia yang sudah merdeka," ungkap Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Menurutnya, pidatonya SBY bagus dimana sebagian terkait dunia memandang Indonesia dan bagaimana tantangan di indonesia serta komitmen pemberantasan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap bahwa apa yang menjadi komitmen SBY diingat betul oleh aparat penegak hukum, dan mereka tidak takut melaksanakan pemberantasan korupsi yang disebut SBY tidak pandang bulu, dan tegas.
"Beliau sudah memberi lampu hijau," kata Hidayat.
Soal gagasan mengganti pucuk pimpinan lembaga penegak hukum, menurutnya hal itu tidak secara otomatis sebagai kelanjutan komitmen SBY. Tetap harus melalui mekanisme yang berlaku.
"Itu harus melewati mekanisme, itu hak presiden. Kalau beliau sudah berkali-kali menyampaikan keharusan pemberantasan korupsi tapi tidak dijalankan yah dievaluasi. Apakah karena pimpinan tidak menjalankan atau faktor lain. Saya yakin para pakar juga bisa kasih masukan," jelasnya.
Ia mengungkapkan, pada realitasnya presiden punya hak prerogatif untuk menentukan pergantian pucuk pimpinan lembaga penegak hukum.
"Kalau presiden sudah berkali-kali sampaikan (pemberantasan korupsi), tapi penegak hukum tidak melaksanakan, beliau punya hak mengganti," ucapnya.
(/ndr)
