Pidato Presiden Tak Bisa Diterjemahkan Aparatur di Bawah

Jakarta - Selama hampir satu jam, Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang paripurna DPR dan DPD. Namun tak urung, pidato itu menuai kritik. Salah satunya datang dari Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Pidato SBY yang panjang itu, pada realitasnya tak bisa diterjemahkan oleh aparatur di bawah.

"Pidato kenegaraan itu sebagai harapan seorang presiden yang sayangnya tidak bisa diterjemahkan oleh aparatur di bawah. Dia (aparatur negara) yang harusnya dioptimalkan dengan baik," ujar Tjahjo Kumolo usai mendengarkan pidato kenegaraan presiden di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis(16/8/2012).

Menurutnya, ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu direspon, justru direspon. Tetapi apa yang seharusnya beliau tekankan, kenapa bisa difolow-up dengan baik oleh masyarakat.

"Ada enam poin yang beliau sampaikan yang seharusnya dilakukan secara konsisten. Secara ideal yang beliau sampaikan saat ini seharusnya membumi, tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat, ini masih jauh dari apa yang beliau paparkan dan programkan," tuturnya.

Tentu hal ini menurut Tjahjo menimbulkan permasalahan. Seorang presiden yang mengharapkan para penegak hukum harus sinkron nyatanya tidak sinkron.

"Sudah disampaikan bahwa pembangunan infrastruktur diutamakan, toh belum dilakukan secara optimal. Saya kira perlu ada sebuah perubahan dan kebangkitan baru pada reformasi birokrasi, harusnya ini optimal diwujudkan," kata Tjahjo.

"Kalau tidak ada reformasi birokrasi yang optimal, akan sangat sulit mewujudkan tujuan pemerintah yang detail tadi," imbuhnya.

(bal/ndr)