SBY Minta Polri Responsif, Tak Lakukan Pembiaran atas Konflik Warga

Jakarta - Isu kekerasan antar masyarakat yang mengoyak kerukunan di Indonesia menjadi salah satu perhatian utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY meminta Polri cepat merespons bila ada kekerasan antar warga dan jangan sampai melakukan pembiaran.

"Isu yang ketiga mengenai kerukunan masyarakat dan benturan sosial. Isu ini menjadi persoalan yang serius. Kita harus menghindarkan diri dari kekerasan horizontal, baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses pilkada, maupun perbedaan pandangan dan keyakinan. Kita harus menghindarkan diri dari sikap mau menang sendiri dan memaksakan kehendak. Negeri kita justru harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi, bukan konflik dan kekerasan horizontal," kata SBY.

Hal itu disampaikan dia dalam pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR-DPD di ruang sidang paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Sesungguhnya aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal itu, imbuhnya, bisa dicegah jika semua pihak peduli, bertanggung jawab dan terus menjaga kerukunan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Jika semua pihak peduli dan terus bekerja, mulai dari tingkat bupati atau walikota dengan jajarannya, jajaran Kepolisian dan Komando Teritorial TNI, tokoh masyarakat dan agama, pastilah tidak semudah itu terjadi aksi-aksi kekerasan, tindakan main hakim sendiri, dan konflik komunal.

"Namun, apabila telah terjadi aksi-aksi kekerasan, termasuk konflik horizontal, Polri harus bertindak cepat, tegas dan tepat. Jangan terlambat dan jangan tidak tuntas. Jangan pula ada kesan Polri melakukan pembiaran," tegas dia.

Yang penting, lanjutnya, hindari dan cegah jatuhnya korban jiwa dari pihak mana pun. "Ciptakanlah kondisi kehidupan yang membawa ketenteraman bagi masyarakat luas. Termasuk ketentaraman dan ketenangan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing," pesan SBY.

(/)