Teten: Siapa Pun Presidennya, Koruptor Kakap Tidak Tuntas

Jakarta - Siapa pun presiden yang terpilih nanti, Teten Masduki pesimis masalah korupsi besar akan mampu dituntaskan. Apalagi kalau sang koruptor punya jasa dalam pemenangan Pilpres."Saya pesimis pemerintahan mendatang, siapa pun yang terpilih, akan mampu. Apalagi kalau mereka (koruptor) punya jasa dalam pemenangan Pilpres," tukas Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.Hal itu disampaikan Teten dalam acara pertemuan Indonesia-Tionghoa yang mendiskusikan "Mampukah KPK dan pemerintahan mendatang memberantas korupsi?" yang diselenggarakan Ikatan Indonesia-Tionghoa di Hotel Dusit Mangga Dua Jakarta, Sabtu (28/8/2004).Pernyataan Teten terkait hasil investigasi yang dilakukan ICW dan Transparecy International Indonesia (TII) terhadap dana kampanye Pilpres. Mereka mengindikasikan adanya pasokan dana kepada masing-masing pasangan kandidat Pilpres yang berasal dari pengusaha hitam."Pemerintahan nanti akan direpotkan dengan tagihan dari masyarakat atas janji politik untuk pemberantasan korupsi. Masalahnya, masyarakat menaruh harapan pada pemerintah mendatang atas pemberantasan korupsi, terutama apabila kasus tersebut melibatkan koruptor yang mempunyai lobi kuat kepada parlemen atau pemerintah," ujar Teten.Dia memrediksi, sebagai kompensasinya, pemerintah akan menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan pengusutan kasus korupsi yang berlangsung di daerah."Kasus di daerah tidak terlalu mengganggu kepentingan koalisi dan lainnya yang mempunyai lobi-lobi kuat. Namun demikian, kesuksesan program tersebut sangat tergantung pada Jaksa, Kapolri, Menkeh, dan Menneg PAN mendatang," katanya.Pada titik tersebut, Teten melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peranan vital untuk menyukseskan program tersebut, yakni dengan melakukan pembersihan di lingkungan penegak hukum."Kalau aparat hukumnya sudah bersih, mereka akan melakukan penangkapan dengan benar, dan rakyat akan tumbuh kembali kepercayaannya kepada aparat," ujarnya.Dia yakin aparat-aparat hukum yang bersih nanti akan mampu mendesak pengusutan kasus korupsi yang lebih besar di tingkat atas, meskipun taruhannya adalah berhadapan dengan pemerintah yang merasa punya utang jasa dengan sang koruptor."Aksi penuntasan korupsi di daerah oleh aparat hukum yang bersih akan menumbuhkan kultur di instansinya masing-masing, yang mendorong ke arah pemberantasan korupsi yang lebih besar," demikian Teten. (sss/)