Bertemu Kepala Lembaga Tinggi Negara, SBY Bahas Penegakan Hukum

Jakarta - Penegakan hukum, akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah merupakan tiga isu utama yang dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pemerintah dengan para pimpinan lembaga tinggi megara. Perbaikan terhadap isu tersebut merupakan materi pidato Presiden SBY tentang RAPBN 2013 yang kepada DPR dan DPD esok hari.

"Kami menyadari bahwa membangun bangsa adalah proses panjang yang tidak pernah sepi dari ujian, tantangan dan cobaan. Tapi kami juga berkeyakinan apabila bangsa ini makin bersatu, bekerja bersama-sama dan bekerja keras, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita dapat mewujudkan cita-cita negara kita sebagaimana telah dirumuskan para pendiri Republik pada 1945 yang lalu," kata SBY.

Ini disampaikannya dalam sesi keterangan pers usai pertemuan yang diharidiri oleh Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, Ketua DPR, Ketua DPD dan Ketua MPR. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/8/2012).

Di bidang penegakan hukum, pimpinan MA, MK, dan KY menyampaikan pandangan-pandangannya. Semuanya sepakat agar penegakan hukum berjalan semakin baik dan tegas, harus dipastikan didukung perangkat UU yang tepat, tegas, benar dan tidak gampang untuk diselewengkan.

"Sisi penegakan hukum sangat penting tapi mari kita pastikan ada legal framework yang berlaku di negeri ini juga tepat dan benar," tegas SBY.

Di dalam urusan akuntabilitas keuangan negara, semangat pemerintah dan lembaga tinggi negara adalah keuangan negara atau uang negara digunakan secara tepat guna dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Sejumlah langkah nyata telah ditempuh dan tingkatkan agar semua pengguna anggaran negara jajaran pemerintah maupun non pemerintah, baik di pusat maupun di daerah memiliki komitmen dan semangat yang sama.

"Yaitu untuk menggunakan semua sumber daya keuangan negara dengan benar dan kemudian tidak ada penyimpangan apapun," sambung SBY.

Presiden SBY bersama Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan umum dan pembangunan daerah. Di dalam pidato tahunan 16 Agustus, Presiden SBY dan Ketua DPD akan saling menyampaikan masukan mengenai apa saja yang perlu dilaksanakan ke depan terhadap berbagai masalah yang ada di lapangan.

(lh/)