PBNU Sarankan SBY Tak Perlu Minta Maaf pada Korban HAM Berat

Jakarta - PBNU menyarankan Presiden SBY tidak perlu meminta maaf pada korban HAM berat. Karena jika SBY meminta maaf dikhawatirkan akan membuat masalah baru.

"Kami menyarankan Presiden SBY tidak perlu meminta maaf kepada korban kekerasan yang terjadi saat peristiwa PKI. Itu karena jika SBY meminta maaf akan membuat masalah menjadi tidak selesai," ujar Wakil Ketua Umum PBNU, As'ad Said Ali, dalam jumpa pers di Kantor PBNU Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2012).

Menurut As'ad, peristiwa G 30 S lebih baik dijadikan pembelajaran. Meski demikian, peristiwa itu tetap tidak boleh dilupakan.

As'ad menuturkan jika SBY meminta maaf pada keluarga korban keturunan PKI dikhawatirkan banyak yang sakit hati dan banyak yang menuntut. "Yang lalu biarkan berlalu, jadikan saja pembelajaran," kata As'ad.

Lagipula, lanjut As'ad, Gus Dur kala itu juga sudah mengatakan masalah tersebut tidak ada lagi yang dipersoalkan.

"Dia (Gus Dur) juga menyatakan kalau kita ini sudah saudara. Jadi kita harus berjiwa besar. Justru dengan saran ini kita melindungi dan menghormati teman-teman yang dianggap keturunan PKI," ucap As'ad.

As'ad pun meminta hal itu dilupakan saja. Gus Dur saja sudah memberikan tempat dan mengembalikan hak-hak keluarga korban keturunan PKI.

"Apabila Gus Dur masih hidup pasti beliau akan sependapat dengan kami," demikian As'ad.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meminta maaf kepada seluruh korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. SBY beralasan jika beban sejarah Indonesia harus segera diselesaikan.

"Beliau bersedia meminta maaf atas nama negara," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Albert Hasibuan, di Gedung Watimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2012).

(nik/nvt)