Dukungan PKS Kepada Foke Dinilai Sarat Kepentingan Transaksional

Jakarta - PKS akhirnya mendukung pasangan cagub Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli pada Pilgub putaran kedua. Dukungan tersebut dinilai pragmatis dan sarat kepentingan transaksional.

"Fenomena PKS yang beralih dukungan dari awalnya menjajaki Jokowi dan beralih ke Foke menunjukkan betapa pragmatisnya strategi partai berideologi Islam tersebut. Pragmatisme ini terlihat dari kepentingan transaksional yang lebih menonjol antara Foke dan PKS dibandingkan dengan orientasi membuat perubahan untuk Jakarta," ujar peneliti dari divisi korupsi politik ICW Apung Widadi saat berbincang, Rabu (15/8/2012).

Apung menjelaskan biasanya pola yang terjadi dalam fenomena transaksional adalah jual beli kursi pada level Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan jabatan strategis lainnya. Kedua, menurutnya bisa jadi biaya kampanye Hidayat-Didik pada putaran pertama akan diganti oleh Foke sebagai konsekuensi koalisi tersebut.

"Ketiga, modus biasanya ada mahar putaran kedua lebih tinggi dari putaran pertama, manfaatnya adalah mahar itu disaving oleh partai penerima mahar untuk ditabung sebagai cadangan logistik untuk 2014," tuturnya.

"Kan udah muncul diberita, PKS ditolak Jokowi karena PKS minta 3 kursi SKPD (Kepala Dinas) kalo Jokowi jadi. Nah misal pejabat Sekda, terus Kepala BUMD dan lain lain itu bagi-bagi dan jual beli biasanya," lanjutnya.

Fenomena politik transaksional ini, lanjut Apung, tentu saja harus diputus dan diakhiri. Caranya dengan merubah partai politik yang instan menjadi partai kader yang progresif ideologis.

"Dimana setiap keputusan parpol diambil berdasarkan keputusan bersama, bukan elit politik semata. Fenomena PKS kan sekarang juga dikuasai oleh elit, bukan murni kader," paparnya.

Menurut Apung jika kondisinya seperti ini terus demokrasi di Indonesia akan berada dalam titik nadir. Politik hanya arena merebut keuntungan dan kekuasaan, bukan untuk mensejahterakan. Apung memprediksi menjelang 2014 model seperti ini akan marak terjadi dari level anggota legislatif daerah, pusat juga eksekutif.

Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaaq dalam jumpa pers di DPP PKS, Sabtu (11/8) lalu mengakui ada mahar yang harus ditebus oleh Foke-Nara.

"Mahar yang kami berikan adalah program yang telah disusun oleh tim sukses dan telah diberikan pada Pak Foke. Telah diputuskan bahwa kontrak kerja sama berbasis ke dalam program kerja untuk membangun Jakarta," kata Luthfie.

(/)