Testimoni Antasari Soal Bank Century, Busyro: Itu Harus Divalidasi!

Jakarta - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memimpin rapat skenario pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas mengatakan hal tersebut harus divalidasi.

"Masih harus diuji validitasnya. Itu poin pokoknya," kata Busyro kepada wartawan usai acara perayaan hari ulang tahun ke-8 Komisi Yudisial (KY), di gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa, (14/8/2012).

Menurut Busyro proses validasi tidak harus memanggil Antasari ke KPK tetapi bisa dengan menyertakan bukti-bukti selain apa yang diungkapkan oleh Antasari.

Busyro menambahkan, saat ini KPK masih harus mendalami kasus Century. Menurutnya penyelidikan Century tidak akan pernah berhenti, "Sampai ada dua alat bukti," ujar Busyro.

Menurutnya, jika sampai waktu yang ditentukan tidak ditemukan hal yang mencurigakan dan UU menyatakan KPK boleh menghentikan penyelidikan, maka penyelidikan kasus ini bisa dihentikan.

"Jika kemudian hari ditemukan bukti baru bisa dibuka kembali. Pokoknya di sana tidak ada kasus yang dihentikan," papar Busyro.

Mengenai sikap KPK untuk lebih pro aktif, Busyro berdalih dengan alasan skala prioritas. "Perkara di kantor itu harus ada skala prioritas. Bukan ada isu ini terus langsung direspon, ini tetap jalan kok," ujarnya.

Dalam pemberitaan Metrotvnews, Antasari mengaku diundang Presiden SBY ke istana saat masih memegang tampuk kepemimpinan KPK pada Oktober 2008 untuk menghadiri rapat skenario pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Antasari mengatakan turut hadir dalam rapat itu Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Gubernur BI Boediono, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, dan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana.

Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membenarkan pada 2008 ada pertemuan antara Presiden SBY dengan para pimpinan lembaga penegak hukum termasuk KPK yang saat itu dipimpin Antasari Azhar. Sesuai dengan kapasitas pesertanya, agenda rapat adalah antisipasi penyelewengan dalam upaya mencegah dampak krisis ekonomi.

"Dalam posisinya sebagai Kepala Negara, presiden pimpinan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung rapat bagaimana agar jangan ada tindak pidana atau penyelewengan dalam penanganan krisis saat itu," jelas Julian.

Pernyataan Antasari tersebut juga dibantah Wakil Menkum dan HAM Denny Indrayana.

"Ini bulan Puasa. Bulan Ramadan. Di bulan lain saja tidak boleh kita berbohong, apalagi di bulan suci ini. Saya sarankan janganlah kita menyebar sensasi apalagi fitnah. Pernyataan Antasari itu sama sekali tidak benar," tutur Denny.

(slm/mpr)