.webp)
Hal ini diungkapkan Kasubag Rapat Banggar DPR, Nando, saat bersaksi untuk terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (14/8/2012). Pimpinan Banggar, kata Nando, menyerahkan catatan hasil revisi untuk dibuatkan dokumen tertulisnya.
"Saya hanya dikasih perubahannya saja," ujarnya. Apa alasan revisi terkait alokasi dan daerah penerima DPID, Nando mengaku tak mengetahuinya. "Saya tidak tahu," jawabnya.
Menurut Nando, rapat panja transfer daerah yang membahas DPID dilakukan 3 kali pada Oktober 2010. Namun daerah mana yang berhak menerima alokasi DPID tahun anggaran 2011, tidak dibahas dalam rapat yang digelar bersama pemerintah.
"(Yang dibahas) Alokasi dan kriteria," pungkasnya.
Nando mengakui adanya kode berupa warna, huruf dan angka dalam dokumen daftar penerima DPID. Dia mengaku membuat kode untuk pimpinan Banggar, yakni p1, p2, p3 dan p4 termasuk kode angka 1-9 sesuai dengan urutan fraksi dengan jumlah kursi terbanyak hingga terkecil di DPR.
Namun ada kode-kode lain yang dibuat oleh pimpinan Banggar. "Kode K, dari pimpinan ditulis koordinator saja," ujarnya. Kode yang dibuat Nando dimaksudkan sebagai penanda pengusul nama daerah penerima DPID.
Tapi untuk kode 'K', Nando mengaku tidak mengetahui maksud pemberian kode dari empat pimpinan Banggar tersebut. "Saya tidak bisa menjelaskan, karena hanya diberitahu (itu artinya) koordinator. Begitu saja," pungkasnya.
(fdn/nvc)
