Malaysia: Tidak Mungkin Kirim Pasukan Muslim ke Irak

Jakarta - Gagasan pengerahan pasukan perdamaian Muslim ke Irak di bawah bendera PBB kemungkinan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Syed Hamid Albar mengenai proposal Arab Saudi tentang pengiriman pasukan Arab atau Muslim untuk menggantikan pasukan multinasional pimpinan AS di Irak.Malaysia memimpin Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara. Ditegaskan Syed Hamid pada konferensi di Kuala Lumpur, negara-negara OKI tidak ingin berpartisipasi di bawah kepimpinan AS. Dan tidak ada indikasi bahwa Washington siap menarik pasukannya dari Irak."Saya pikir AS tidak berminat untuk pergi. Dari awal, saya berpandangan bahwa ide ini kelihatannya bagus namun bagaimana kita akan melaksanakannya? Ada begitu banyak isu teknis dan kompleks yang perlu diselesaikan," tutur Syed Hamid.Menurut pejabat tinggi negeri Jiran tersebut, ide penempatan pasukan Muslim mustahil dilakukan. Demikian seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (27/8/2004)."Secara umum, negara-negara OKI merasa bahwa jika mereka berpartisipasi, mereka tidak ingin berpartisipasi do bawah pasukan multinasional. Mereka ingin pasukan berada di bawah baret biru, yakni pasukan perdamaian PBB," terang Syed Hamid.Belum lama ini, Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengatakan bahwa negaranya "sedang mempertimbangkan dengan seksama" proposal Saudi tersebut. Bahkan menurut Abdullah, Malaysia terbuka untuk mengerahkan pasukan perdamaian ke Irak, hanya jika situasi keamanan membaik.Syed Hamid menekankan, ide pasukan perdamaian PBB sendiri bahkan tidak masuk dalam pembahasan di Dewan Keamanan PBB, yang harus memberikan mandat soal itu. "Kami telah melihat sejumlah indikasi bahwa Amerika tidak akan pernah setuju (untuk mundur). Akan sulit jika AS tidak setuju dan masalah ini tidak masuk dalam agenda Dewan Keamanan," katanya.Dituturkan Syed Hamid, ide pasukan OKI "tengah menjadi pembahasan wilayah dan kalangan negara-negara Muslim namun itu belum diputuskan. Tidak ada keputusan konkrit," imbuhnya. (ita/)