"Program-program pemerintah yang populis perlu dievaluasi dan diawasi. Seperti pemberian sumbangan yang dilakukan oleh incumbent kepada masjid-masjid selama Safari Ramadan, itu anggarannya dari mana? APBD atau dana pribadi?" ujar Koordinator Bidang Politik ICW, Abdullah Dahlan, kepada detikcom, Selasa (7/8/2012).
Menurut Abdullah, memang dalam anggaran bantuan sosial (bansos) ada alokasi Rp 15 juta untuk tiap tempat ibadah, tetapi yang tidak tepat adalah waktu pembagiannya. Seolah, kata Abdullah, sengaja dilakukan bersamaan dengan momentum putaran kedua pilgub DKI.
"Bukan nggak boleh, tapi jangan sampai didistribusikan dalam momentum Ramadan seperti ini, karena harus dibedakan antara kampanye dengan program pemerintah," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengawasan program-program populis seperti ini bisa dilakukan oleh Panwaslu, jangan sampai dana APBD menjadi ajang kampanye incumbent," tuturnya.
Ia juga menyatakan peran evaluasi bisa dilakukan oleh DPRD untuk meninjau kembali soal anggaran belanja pemerintah provinsi. "DPRD dalam memainkan peran dalam proses persetujuan anggaran pemerintah, ini juga bisa mengambil peran dalam fungsi pengawasan," pungkasnya.
(bal/trq)











































