“THR itu wajib diberikan minimal satu bulan gaji, sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan mana pun untuk menundanya, atau justru membeda-bedakan antara pekerja yang tetap dengan outsourcing,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan ini dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (8/8/2012).
Irgan mengatakan pembayaran THR layak diberikan dalam rentang dua atau satu minggu menjelang hari raya. Sebab, dia menambahkan, pada saat itu para pekerja sudah memiliki rencana matang untuk menghadapi kegiatan lebaran, baik terkait mudik ke kampung halaman ataupun mengisi acara lain bersama keluarga di berbagai tempat.
Sementara itu, kata Irgan, kepala daerah juga perlu terlibat proaktif mengawasi realisasi pemberian THR, agar tidak terjadi pengabaian sekaligus demi melindungi hak-hak pekerja dalam memperoleh THR tepat waktu.
Irgan menambahkan, perusahaan yang tak peduli membayar kewajiban THR wajib dikenakan sanksi tegas selain berhak dibawa ke ranah hukum guna membela rasa keadilan para pekerja.
Pasalnya, akibat tindakan abainya itu, pemilik perusahaan bukan saja bersikap mengangkangi keputusan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan pekerja melalui pemberian THR, tetapi lebih jauh menyangkut nasib buruh yang ditelantarkan secara tidak terhormat.
“Kemajuan sebuah perusahaan dihasilkan dengan keringat buruh/pekerja. Karena itu, pengusaha memiliki kewajiban terbesar untuk memelihara kehormatan sekaligus menaungi para pekerjanya dalam hal kesejahteraan hidup antara lain lewat THR,” imbuhnya.
(trq/fiq)
