Tersangka Baru Kasus Buol dari Kalangan Pengusaha

Tersangka Baru Kasus Buol dari Kalangan Pengusaha

- detikNews
Selasa, 07 Agu 2012 18:56 WIB
Tersangka Baru Kasus Buol dari Kalangan Pengusaha
Jakarta - KPK akan segera menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap kepada Bupati Buol, Amran Batalipu. Si tersangka baru itu dari kalangan pengusaha.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto, dalam kasus suap Buol, berharap tak hanya menjerat pejabat publiknya saja (Bupati Buol) sebagai tersangka. Tetapi, juga pihak yang memberikan uang suap.

"Jadi mudah-mudahan ya pengusahanya itu, dalam waktu yang tepat dan sudah ada dua alat bukti, tak ada halangan bagi kami untuk menaikan status penanganan kasus ini (dari penyelidikan ke penyidikan)," kata Bambang di kantornya, Jl Rasuna Said, Selasa (7/8/2012).

Bambang mengunci mulut rapat-rapat mengenai siapa tersangka baru yang dimaksud. Dia hanya menyebut pengumuman itu akan dilakukan pada saat yang tepat.

Akan tetapi santer berhembus kabar bahwa si tersangka baru itu adalah pemilik PT Hardaya Inti Plantation Hartati Murdaya. Apalagi sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad juga mengisyaratkan penetapan status tersangka untuk Hartati.

"Penyidik KPK sedang mendalami dan mengembangkan penyidikan kasus ini, pada waktu yang tepat akan disampaikan secara resmi mengenai status yang bersangkutan," kata Abraham pekan lalu.

KPK telah memeriksa Hartati sebanyak dua kali. Rata-rata pemeriksaan Hartati memakan waktu hingga 12 jam. Pada pemeriksaan itu, Hartati mengatakan bahwa perusahaan yang dipimpinnya itu pernah dimintai uang oleh Bupati Buol, Amran Batalipu. Di mana, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait penerbitan HGU perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah.

Akan tetapi Hartati membantah. Dia mengaku permintaan sejumlah uang dari Bupati Buol tersebut bukanlah untuk bantuan pilkada. Namun, terkait dengan masalah keamanan perusahaan yang berada di Buol.

"Saya tidak pernah kasih bantuan pilkada. Tetapi, yang menjadi tekanan bagi kita itu masalah keamanan. Masalah keamanan itu, soal demo," kata Hartati.

(/mok)


Berita Terkait