Istana: Silakan Ahli Hukum Cari Solusi Soal KPK vs Polri

Jakarta - Sengketa kewenangan KPK dengan Polri dalam penanganan kasus driving simulation memunculkan aneka ragam pandangan ahli hukum. Bisa saja masalah ini diajukan ke MK untuk memperoleh solusi hukum yang pasti.

"Silakan saja para ahli hukum yang membahas bagaimana posisi dilihat dari UU dan MoU yang ada," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menanggapi wacana membawa sengketa KPK vs Polri ke KPK.

Kepada wartawan yang menemui dirinya di sela rapat kabinet di Kantor Pertamina, Gambir, Jakarta, Selasa (7/8/2012), Julian jelaskan KPK maupun Polri mempunyai dasar hukum yaitu UU dan MoU untuk menangani kasus dugaan korupsi Korlantas. Solusi atas sengketa kewenangan adalah jelas ada di wilayah hukum.

Presiden SBY tidak dalam posisi bisa turut campur. Namun sejak kasusnya mencuat, melalui Menko Polhukam diintruksikan kepada Polri dan KPK telah agar sinergi dan saling berkoordinasi.

"Dan mereka sudah berkomitmen untuk bersinergi menyelesaikan kasus tersebut," papar Julian.

"Mari kita tunggu bersama apa tindak lanjutnya. Masyarakat harap bersabar dan percaya KPK dan Polri akan mampu bersinergi menuntaskannya," sambungnya.

(lh/mok)