Tak Perlu Sengketa, Pimpinan KPK dan Kapolri Harus Segera Bertemu

Jakarta - Pimpinan KPK dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo perlu segera bertemu. Tujuannya, agar persoalan kewenangan penanganan kasus simulator SIM Korlantas Polri tidak masuk ranah sengketa.

"Kok memberantas korupsi penegak hukum bersengketa? Ini aneh. Ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi semakin hilang. Sengketa yang berlarut-larut antara Polri dengan KPK dalam kasus korupsi simulator SIM semakin memperburuk citra penegakan hukum kita. Apalagi sekarang sudah melibatkan pengacara, ya makin lama kasus ini akan jadi perdebatan yang panjang, jadi perang opini antar pengacara," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2012).

Namun harus disadari, Polri harus menghormati UU KPK. Semakin berlarut-larut kasus ini tanpa ada hati dan keseriusan dari kedua institusi ini untuk secepatnya bertemu mencari jalan keluar, akan membuat Polri semakin terpuruk di mata masyarakat.

"Kasihan insitusinya. Butuh waktu lama lagi nanti untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Padahal dalam kepemimpinan Pak Timur Pradopo, Polri sudah berusaha memperbaiki kinerjanya dlm 1,5 tahun ini," kata Martin.

Solusi yang paling tepat, menurut Martin, adalah Kapolri dan Pimpinan KPK secepatnya bertemu dan berbicara yang tulus mencari cara yang tepat dalam menangani korupsi yang terjadi di Korlantas dalam kasus simulator SIM. Dia berharap kedua pimpinan institusi ini menomor duakan ego masing-masing institusi.

"Pendeknya, jangan biarkan perbedaan pandangan antara kedua institusi ini berlarut-larut. Dengan mengutamakan kepentingan yang lebih luas, yakni semangat pemberantasan korupsi dan menjaga nama baik institusi di mata masyarakat," tandasnya.

(van/mad)