Koalisi 'Cacat Bawaan' Kian Rapuh Menjelang Pemilu 2014

Jakarta - Pemilu 2014 tinggal dua tahun lagi. Bangunan koalisi pemerintahan di dalam Setgab diyakini semakin rapuh, karena parpol anggota koalisi bersiap-siap mengadu nasib di Pemilu 2014.

Wajar saja kemudian Presiden SBY mengingatkan agar menteri yang sibuk mengurus parpol untuk mundur. Tak dapat dielakkan, parpol koalisi memang akan bertarung bebas di Pemilu Legislatif 2014.

"Koalisi tampaknya akan semakin rapuh dan cenderung menjadi alat sandera plus delegitimasi terkait dengan kian eskalatifnya kepentingan Pemilu 2014," kata pengamat politik Gun Gun Heryanto, kepada detikcom, Selasa (6/8/2012).

Adapun bangunan koalisi dinilai memang sudah cacat sejak lahir. Sekarang ini ada dua problem mendasar dalam koalisi, yang pertama adalah cacat bawaan konsep koalisi dalam sistem presidensialisme. Dinamika multipartai ekstrem di Indonesia hingga sekarang, masih menyisakan problem pada penguatan dan pelembagaan politik. Terutama dalam mendukung efektivitas pemerintahan sebagaimana lazimnya dipraktikkan dalam sistem presidensialisme.

"Idealnya, dalam presidensialisme basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat bukan dari parlemen. Presiden diberi hak prerogatif dalam membentuk kabinet sebagai konsekuensi presiden pemimpin tertinggi eksekutif. Namun, praktiknya berbeda 180 derajat. Siapa pun presiden di Indonesia akan mengalami situasi pelik, mengakomodasi kekuasaan DPR dan kerap secara terpaksa berada dalam labirin kekuasaan. Cara yang dianggap paling praktis untuk mempertahankan kekuasaan adalah membangun koalisi besar di DPR, dan melupakan idealitas pembentukan zaken kabinet karena dianggap utopia," kata Gun Gun.

Formula koalisi untuk efektivitas kekuasaan pun kerap mendapatkan fakta berbeda. Karena justru koalisi menjadi beban bahkan sandera politik yang efektif.

"Masalah kedua adalah leadership SBY. Faktor utama yang membuat mitra koalisi kerap menjalankan strategi dua kaki sebagai mitra sekaligus oposisi disebabkan SBY yang bukan pengambil risiko (risk-taking leader). Di berbagai momentum politik, SBY terbiasa mengedepankan soft-strategy, politik harmoni dan meminimalkan ketidakpastian (uncertainty) serta ketidaknyamanan (unxiety). Daya adaptasi SBY terhadap keberbedaan melahirkan permakluman politik atas beragam sikap oposisional mitra koalisinya. Sikap ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi SBY," nilainya.

Menjadi kekuatan, karena fakta politiknya presiden yang bisa bertahan dalam konstelasi politik Indonesia saat ini bukan lagi presiden yang kuat, melainkan presiden yang adaptif dengan berbagai kekuatan. Kelemahannya, presiden kerap tersandera oleh politik harmoni dan tersedotnya energi kekuasaan hanya untuk menyelaraskan basis dukungan para mitra.

"Mitra koalisi memiliki kartu truf yang bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan momentumnya untuk bargaining position atas celah-celah kelemahan masing-masing. Mitra koalisi disibukkan dengan beragam strategi saling mengunci masing-masing pihak agar kepentingan politik mereka aman dan tidak disentuh. Jika pun tetap disentuh akan dibarter dengan kasus atau momentum tekanan lain. Dengan demikian, efektivitas kekuasaan tidak akan muncul, bahkan cenderung hanya beredar dari satu kasus ke kasus lain,"tandasnya.

(/)