DPR Minta Pemerintah Layangkan Nota Protes ke Israel

DPR Minta Pemerintah Layangkan Nota Protes ke Israel

- detikNews
Senin, 06 Agu 2012 15:04 WIB
DPR Minta Pemerintah Layangkan Nota Protes ke Israel
Jakarta - Menlu Mary Natalegawa bersama empat menteri luar negeri lainnya ditolak Israel masuk ke Ramallah. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Presiden SBY melayangkan nota protes ke Israel.

"Berita ditolaknya Menlu kita di Ramallah oleh Israel ini adalah tindakan semena-mena. Tidak bisa diterima dari diplomasi kita yang hormat menghormati. Meskipun kita tidak punya hubungan diplomasi tapi kan hubungan kita baik-baik saja. Para menteri kan ke sana juga untuk kepentingan Israel," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Hal semacam ini tidak boleh dibiarkan. Karena secara tidak langsung telah meremehkan NKRI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita balik mempertanyakan, kenapa aparat keamanan Israel memberlakukan larangan terhadap pertemuan menteri luar negeri di negara yang merdeka juga. Karena itu saya minta pemerintah mengirim nota protes kepada pemerintah Israel," tandasnya.

Pertemuan Gerakan Non Blok (GNB) untuk membahas Palestina dibatalkan setelah Menlu Mary Natalegawa bersama empat menteri luar negeri lainnya ditolak Israel masuk ke Ramallah. Mereka yang ditolak ini merupakan menteri dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

"Sebuah keputusan telah diambil untuk melarang perwakilan diplomatik dari beberapa negara yang tidak mengakui Israel," ujar salah seorang pejabat Israel seperti dilansir AFP, Minggu (5/7/2012).

Pada Minggu hari ini, sedianya di Ramallah Palestina akan diselenggarakan pertemuan Gerakan Non-Blok (GNB) tingkat menteri, namun mendadak dibatalkan. Hal itu disebabkan karena Lima menteri luar negeri, salah satunya Marty Natalegawa, ditolak masuk Ramallah. Total 13 menteri sedianya akan mengikuti acara ini.

Pihak Israel mendadak menolak lima menteri yang telah hadir dan tengah menuju Ramallah. Lima menteri itu adalah menteri dari Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Kuba dan Aljazair.

(van/trq)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads