Rhoma Irama Menangis Saat Datangi Panwaslu DKI

Jakarta - Air mata jatuh satu per satu dari mata sang Raja Dangdut, Rhoma Irama. Rhoma menangis menjelang diperiksa Panwaslu DKI terkait dugaan pelanggaran isu SARA dalam pilgub DKI.

Rhoma datang ke kantor Panwaslu DKI Jakarta, Jl Suryopranoto, Jakarta, Senin (6/8/2012) pukul 09.50 WIB. Sesaat sebelum pemeriksaan digelar, Rhoma melakukan konferensi pers.

Pria yang tenar dengan lagu 'Begadang' ini datang mengenakan baju putih. Sebelum kata-kata meluncur dari bibirnya di hadapan wartawan, Rhoma menangis. Dia terlihat berusaha menahan laju air matanya.

Setelah sekitar semenit menangis, Rhoma pun mulai berkata-kata. "Di sana saya mengajarkan sebuah ayat bahwa orang Islam dilarang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Sebagai sanksi kalau ada orang Muslim yang pilih maka akan menjadi musuh Allah," tuturnya.

Dia menegaskan tidak ada politik uang yang dia lakukan saat memberikan ceramah. Menurutnya, masjid itu otonom dan masyarakatnya homogen.

"Dan sebagai ulama wajib menyatakan segala sesuatu pesan Allah dalam kondisi apa pun. Dan sebagai Muslim wajib menyampaikan pesan itu. Apalagi ini musim pemilu," terang Rhoma.

Rhoma datang dengan didampingi sekitar 70 pendukungnya. Mereka kompak memakai baju putih dan mengenakan kain warna hitam yang diikat di lengan dan kepala. Kain itu bertuliskan: Solidaritas untuk Rhoma Irama. Beberapa dari mereka juga mengenakan kopiah.

Sebelumnya Rhoma Irama yang merupakan pendukung pasangan cagub-cawagub DKI Foke-Nara memberikan statement miring terhadap pasangan Jokowi-Basuki. Tudingan bermuatan SARA disampaikan Rhoma Irama dalam sebuah ceramah yang dihadiri oleh
masyarakat.

Panwaslu hari ini memanggil kembali Rhoma setelah pada Jumat (3/8) lalu, Rhoma Irma tidak memenuhi panggilan Panwaslu DKI. Pelanggaran terkait isu SARA itu menurutnya, disebutkan dalam pasal 78 undang-undang nomor 32 tahun 2004. Ketika menghina suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam pemeriksaan ini, Panwaslu belum melibatkan polisi ataupun jaksa, karena dugaan pelangggaran ini masih menjadi domain Panwaslu.


(vit/nwk)