Memaksakan Tangani Kasus Simulator SIM, Citra Polri Taruhannya

Jakarta - Sesuai Undang-undang, KPK yang seharusnya menangani kasus simulator SIM di Korlantas Polri. Kalau Polri memaksakan kehendak untuk tetap memproses kasus ini sendiri, maka kredibilitas Polri dipertaruhkan.

"Saya sangat mengkhawatirkan kalau perbedaan pandangan antara 2 institusi ini dibiarkan berlarut-larut, akan merusak citra institusi khususnya Polri sebagai penegak hukum. Sekarang saja komentar-komentar yang muncul di berbagai mass media sudah sangat keras mengkritik sikap Polri dalam kasus ini yang pada akhirnya menjadi tidak baik dan mengganggu kredibilitas Polri di mata masyarakat," kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Munggu (5/8/2012).

Karena itu, menurut Martin, pesan Menko Polhukam Djoko Suyanto perlu dipertimbangkan. Untuk mencari titik temu diantara kedua lembaga penegak hukum dan meminimalisir dampak permasalahan ini.

"Oleh karena itu kita mendukung permintaan Menko Polhukam agar KPK dan Kapolri segera bertemu untuk mendinginkan suasana panas akibat perbedaan pandangan mengenai penanganan kasus korupsi simulator SIM di kepolisian," kata Martin.

"Kedua institusi ini harus arif melihat bahwa rusaknya kredibilitas Polri adalah kerugian bagi bangsa ini. Butuh waktu yang lama untuk dapat memulihkannya. Dan siapapun kita tidak menghendaki itu," lanjut politikus senior Gerindra ini.

Pertemuan tersebut, menurut Martin, harus pula menunjukkan kedewasaan kedua lembaga. Tidak menonjolkan ego sektoral yang memunculkan permasalahan selama ini.

"Kepada KPK dan kepolisian kita harapkan agar kalau bertemu supaya jangan membawa ego masing-masing institusi, tapi mengedepankan akal sehat dalam semangat yang tulus untuk melakukan pemberantasan korupsi, sebab korupsi sekarang ini sudah menggurita dan sangat meresahkan masyarakat," tandasnya.

(van/nvt)