Kalau Polri Ngotot Usut Korupsi Simulator SIM, Koruptor Akan Tertawa

Jakarta - Polri tak taat hukum kalau ngotot mengusut dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Polri harus mengikuti UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Ketika KPK menyidik kasus, Polri harus mundur. Polri jangan memaksakan diri, karena yang diuntungkan adalah koruptor.

"Kalau polemik lanjut, koruptor akan tertawa. Bisa jadi didorong, jadi polemik yang lebih keras. Jangan sampai cicak buaya terjadi lagi," terang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto usai diskusi Sindo Radio yang digelar di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/8/2012).

Agus menjelaskan, harapan masyarakat bahwa KPK dan Polri bersama-sama menuntaskan kasus pemberantasan korupsi. Masyarakat sudah muak dengan korupsi, karena itu semua pihak harus bersandar pada hukum.

"Harapan kita semua, kita ingin bekerja menurut hukum," terangnya.

Presiden SBY selaku kepala negara juga harus bersikap, tidak bisa diam saja melihat kondisi ini. Bersikap dalam kasus ini bukan berarti intervensi. Sebagai atasan Kapolri, tentu dia bisa memerintahkan agar kasus ditangani KPK. Suara publik harus didengar.

"Presiden harus melihat jernih dan ambil keputusan. Ini bukan intervensi maksudnya," terangnya.

(ndr/tor)