Papua Nugini Tinjau Kewarganegaraan Djoko Tjandra

Jakarta - Pemerintah Papua Nugini (PNG) tengah meninjau ulang status kewarganegaraan buronan kasus cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko S Tjandra. Pemerintah PNG menyatakan akan melakukan peninjauan karena mendapat surat dari pemerintah Indonesia yang memprotes mengenai pemberian kewarganegaraan bagi Djoko Tjandra.

"Pemerintah Papua Nugini berharap diundang datang ke Indonesia guna melakukan pembahasan bersama atas masalah tersebut," ujar Wakil Jaksa Agung, Darmono, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2012).

Darmono menambahkan, pihaknya saat ini sudah menerima surat dari pemerintah PNG terkait status kewarganegaraan Djoko Tjandra. Menurut Darmono pemerintah PNG telah menunjukkan perhatian yang serius terkait surat yang diberikan oleh pemerintah RI.

"Inti surat itu Pemerintah Papua Nugini menaruh perhatian serius atas surat yang diajukan Pemerintah Indonesia," tutup Darmono.

Sebelumnya, Kejagung menduga status kewarganegaraan yang diberikan oleh otoritas pemerintah Papua New Guinea (PNG) kepada Djoko Tjandra, menggunakan dokumen palsu. Mengingat status Djoko Tjandra yang sudah menjadi terpidana dan juga sudah masuk dalam daftar 'red notice' pihak interpol.

"Kita duga dia kasih info palsu mengenai statusnya, dan sudah kita sampaikan ke sana. ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan otoritas PNG," ujar Wakil Jaksa Agung, Darmono, Senin (16/7) lalu.

Djoko Tjandra merupakan buron dalam kasus (hak tagih) cessie Bank Bali. Kasus ini bermula pada 11 Januari 1999 ketika disusun sebuah perjanjian pengalihan tagihaan piutang antara Bank Bali yang diwakili oleh Rudy Ramli dan Rusli Suryadi dengan Djoko Tjandra selaku Direktur Utama PT Persada Harum Lestari, mengenai tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp38 miliar.

Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999. Selain soal tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara, disusun pula perjanjian pengalihan tagihan utang antara Bank Bali dengan Djoko Tjandra mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN) sebesar lebih dari Rp 798 miliar.

Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah perjanjian itu dibuat. Untuk perjanjian tagihan utang yang kedua ini, Joko Tjandra berperan selaku Direktur PT Era Giat Prima.

Djoko diduga meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusumah di Jakarta ke Port Moresby pada 10 Juni 2009, hanya satu hari sebelum Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya.

MA menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

(riz/fdn)