"Kasus korupsi pembuatan simulator SIM untuk pengadaan motor dan mobil yang melibatkan Kasatlantas memang sangat memalukan. Dari besar biaya yang dikeluarkan Rp 196,87 miliar, ternyata yang dibayarkan ke PT ITI sebagai pembuat hanya Rp 83 miliar. Sangat berlebihan penggerogotan keuangan negara dalam kasus ini," kata Martin kepada detikcom, Jumat (3/8/2012).
Menurut Martin isu negatif yang berhembus menyangkut Banggar harus lekas diusut. Kalau perlu KPK bisa meminta keterangan mantan anggota Banggar DPR M Nazaruddin.
"Isu yang beredar bahwa kasus ini melibatkan juga anggota Banggar DPR seperti yang dikatakan M. Nazaruddin bahwa dia sudah lama tahu kasus ini dan bersedia memberi keterangan pada KPK kalau diminta, saya kira perlu menjadi perhatian KPK agar KPK tidak ragu-ragu meminta keterangan Nazaruddin. Di samping itu KPK juga kita minta jangan ragu-ragu mengusut kebenaran isu tentang dugaan keterlibatan anggota Banggar dlm kasus ini," katanya.
KPK juga bisa mendalami dokumen yang telah disita di Korlantas. Agar semua isu tersebut clear dan tidak merusak citra Banggar.
"KPK bisa mendalami dokumen-dokumen yang berhasil disita dari Korlantas untuk mengetahui kebenaran berita tersebut. KPK jangan pula ikut menyandera DPR dengan membiarkan isu keterlibatan anggota Banggar itu berkembang, tanpa usaha untuk menjelaskan dan menuntaskan pengusutannya," tandasnya.
(van/mok)











































