FPKB: Pemerintah Harus Atasi Krisis Kedelai

Jakarta - FPKB DPR menyampaikan keprihatinan karena krisis pangan yang terjadi di Indonesia khususnya krisis kedelai. Pemerintah harus segera menanggulangi krisis bisa membunuh industri kecil dan menengah ini.

"Sangat prihatin dengan jeritan pengrajin tahu/tempe dengan langkanya bahan dasar pangan kedelai di pasaran jika dapat ditemukan harganya sudah sangat tinggi. Di pasaran kedelai lokal harganya merangkat terus hampir sama dengan impor,ini dapat kita temukan dengan harga yang sangat tinggi Rp 8.000/kg yang sebenarnya saat normal harga cuma Rp. 5.000 /kg, yang harus dilakukan agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga kedelai, karena dapat mengancam para pembuat tahu atau tempe gulung tikar,"kata Ketua FPKB DPR Marwan Jafar kepada detikcom, Kamis (2/8/2012).

Menurut Marwan, impor saat ini telah menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Paradigma ketergantungan akan impor menjadi trend kebijakan, sekalipun dengan kebijakan menurunkan bea masuk impor.

"Penyelesaian ini hanya jangka pendek yang sama sekali tidak akan dinikmati petani kedelai dan pengrajin tempe/tahu. Paradigma tata niaga barang kebutuhan pokok di dalam negeri maupun impor harus ditata ulang," kritiknya.

Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan menyatakan kebutuhan domestik terhadap kedelai cukup tinggi antara 2,5 juta-3 juta ton per tahun. Sedangkan pasokan yang dapat disediakan dalam negeri yang dihasilkan hanya mencapai 700-800 ribu ton.

"Dengan demikian lebih dari 75 persen kebutuhan kedelai nasional dipasok impor. Di masa yang akan datang sebagai upaya untuk menuju swasembada pangan 2014 harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pertanian besar-besaran dan anggaran yang cukup. Sebagai informasi saja,saat ini anggaran untuk pengembangan tanaman pangan kedelai APBN 2012 mencapai Rp 144 miliar," pungkasnya.

(van/riz)