SBY Pantau Kasus Simulator SIM Korlantas Polri

Jakarta - Presiden SBY mengkuti perkembangan kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Presiden meminta Polri dan KPK untuk menaati prosedur yang berlaku dalam menangani kasus tersebut.

"Presiden mengikuti perkembangannya bahwa mereka diminta menaati prosedur yang ada masing-masing pihak sebagai institusi negara, pemerintah, maupun sebagai penegak hukum. Karena semua ada prosedurnya dan ada aturan mainnya, kembali ke sana," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/8/2012).

Julian mengatakan Presiden SBY meminta hukum harus ditegakkan. Hal itu diperlukan agar masyarakat bisa melihat secara objektif apa yang sebetulnya terjadi.

"Tidak ada perbedaan persepsi terkait satu hal," imbuhnya.

Menurut Julian kapolri atau pimpinan KPK belum melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada presiden. Yang jelas, presiden sudah mendapat laporan bahwa semua hal berjalan dengan baik.

"Setahu saya belum (melaporkan). Tapi presiden sudah mendapat laporan bahwa semua sudah berjalan, telah ada kesepakatan atas hal-hal yang terjadi kemarin," jelasnya.

Ada kekhawatiran terjadi cicak vs buaya jilid 2, tanggapannya? "Tidak, itu bahasa media saja," kilahnya.

KPK telah menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka pengadaan kendaraan simulator untuk pembuatan SIM di Korlantas Polri. Pengadaan simulator tersebut untuk tahun anggaran 2011. Akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Djoko, negara diduga merugi sampai Rp 100 milliar.

(mpr/mad)