Foke Harusnya Konsisten Cegah Isu SARA di Pilgub DKI

Jakarta - Jelang putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, penggunaan isu suku ras, dan agama (SARA) terkait putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta makin terlihat. Berdasarkan temuan Panwaslu dan Jaringan Pemantau Pemilih untuk Rakyat (JPPR), isu SARA dihembuskan dengan menyebar poster termasuk dalam ceramah di rumah ibadah.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, mengatakan penggunaan isu SARA malah merusak proses demokrasi. Fauzi Bowo sebagai incumbent semestinya konsisten untuk mencegah penyebaran isu SARA terhadap pesaingnya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Apalagi Foke pernah terang-terangan meminta pendukungnya tidak menggunakan kampanye SARA untuk memenangkan dirinya. "Sepatutnya yang bersangkutan konsisten. Ketika dia mengatakan isu SARA tidak boleh digunakan, berarti harus ada konsistensi. Pemimpin itu dilihat dari konsistensinya, kalau dia bisa jaga maka muncul trust dari warga," kata Siti kepada detikcom, Sabtu (28/7/2012).

Siti mengatakan, baik pasangan calon nomor urut 1 ataupun 3 harus menggunakan rencana program kerja sebagai bahan kompetisi.

"Sebetulnya kalau incumbent populis, sudah tidak sulit meraih dukungan masyarakat. Pencapaian-pencapaian incumbent bisa dengan mudah disosialisasikan. Visi misi ke depan yang dipaparkan, itu yang harus dikontestasikan," imbuh dia.

Menurut Siti penggunaan isu SARA tidak akan banyak berpengaruh kepada pilihan pemilih. Alasannya, karakteristik pemilih kini lebih rasional memutuskan apa yang diyakini. "Kita harapkan Pilkada DKI jadi role model bagi Pilkada yang rasional dengan kontestasi program bukan memunculkan isu-isu yang dimanfaatkan untuk komoditi politik," tuturnya.

Terkait maraknya penggunaan isu SARA, Siti berharap Panwaslu proaktif terhadap laporan masyarakat ataupun temuan yang didapat. "Kalau ada temuan yang merugikan pihak lain, ya harus diproses. Panwaslu jangan pasif menunggu laporan masyarakat," sambungnya.

Tindakan proaktif ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan kedua pasangan cagub. Panwaslu dapat mengerahkan staf ataupun mitranya yakni LSM dalam kegiatan pengawasan."Harus diikuti ketika Foke atau Jokowi berkunjung ke warga atau rumah ibadah, supaya jangan ada pelanggaran," kata Siti.

(fdn/)