Parpol Tersandera Kasus Korupsi, DPR Harus Dibersihkan dari Koruptor

Jakarta - Semakin banyak partai politik yang tersangkut kasus korupsi. Badan Anggaran DPR harus menjadi target utama pembersihan, mengingat banyaknya kasus korupsi melibatkan anggota DPR.

"Partai tersandera kasus korupsi kan sekiranya membuat kepercayaan rakyat terhadap partai merosot yang rusak adalah demokrasi. Pada akhirnya rakyat tidak percaya pada demokrasi. Partai itu kan dianggap sebagai alat merefleksikan demokrasi nah akhirnya partai tidak bisa menunjukkan citra demokrasi tyang sehat dan rakyat tidak percaya demokrasinya," kata anggota Komisi III sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2012).

Pimpinan DPR harus tergerak tidak boleh berpangku tangan. Bersama pimpinan parpol, mencari solusi pembersihan DPR dari korupsi.

"Saya kira jangan pimpinan DPR berpangku tangan saja menghadapi buruknya citra DPR. Pimpinan punya tanggungjawab besar membersihkan citra DPR yang korup. Mereka harus punya prakarsa membersihkan citra DPR. Saya kira ketua umum partai juga harus mendukung upaya membersihkan DPR dari korupsi. Kalau tidak semakin menjadi-jadi," katanya.

Fokus pembersihan antara lain di Banggar DPR. Karena mayoritas anggota DPR yang tersangkut pernah menjabat di Banggar.

"Itu kan semua memalukan DPR karena kasus itu sangat luas akibat Banggar yang tidak terkontrol. Jadi ini kan merusak citra DPR. Sebaiknya pimpinan DPR mengambil prakarsa untuk membersihkan citra DPR. Salah satu yang harus segera dilakukan adalah DPR menyetujui pembangunan gedung baru KPK sebab tidak ada alasan menolak pembangunan gedung baru KPK untuk semakin meyakinkan publik,"katanya.

(van/ega)