.webp)
"Kita mengembangkan SIN (sistem integritas nasional) dan kami mengembangkan zona integritas. Jadi untuk zona ini, target kami adalah menciptakan wilayah birokrasi yang bersih. Seperti misalnya LHKPN, tidak hanya eselon 1 dan 2 tapi seluruh pegawai negeri," kata Eko di kantor KPK Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (25/7/2012).
Kemudian pihaknya juga mendorong Kementerian dan lembaga pemerintah untuk memiliki whistle blower system. Sistem seperti ini diketahui digagas kali pertama oleh KPK.
"Kita akan memperkuat peran inspektorat di masing-masing Kementerian, mulai dari proses perencanaan sampai laporan kinerja supaya bisa terdeteksi mana kira celah-celah terjadinya korupsi segala macam," tandasnya.
Zona integritas digalakkan, lanjut Eko, agar supaya dapat menutup peluang korupsi di kementerian dan lembaga. "Supaya tidak terjadi korupsi dalam birokrasi yang lebih marak," ucapnya.
Eko hari ini menemui Deputi Pencegahan KPK Iswan Helmy yang belum lama dilantik. Sebelumnya Iswan menjabat sebagai Deputi bidang Informasi dan Data serta merangkap sebagai pelaksana tugas Deputi Penindakan.
(fjp/mad)
