SBY Bantah Ada Pembiaran Masalah Konflik Lahan

Jakarta - Kasus sengketa lahan di Indonesia menjadi perhatian khusus Presiden SBY dalam rapat terbatas pagi ini. Hal itu karena sengketa lahan kerap menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat.

"Yang lain masalah pertanahan yang menjadi persoalan pelik. Dari aduan SMS atau surat, tumpang tindih lahan, sengketa tanah, akibatnya terjadi benturan di lapangan, oleh karena itu sejak awal harus diluruskan dengan berbagai cara," ujar Presiden SBY dalam rapat terbatas di Ruang Sasana Pradana, Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Presiden kembali menegaskan bahwa setiap konflik yang terjadi di masyarakat harus segera diselesaikan dengan cepat. Terlebih konflik tersebut menimbulkan bentrokan antar masyarakat.

"Meskipun bentrokan hanya dalam kasus-kasus tertentu, tapi suka disimpulkan digeneralisir, seolah ada pembiaran. Saya ingatkan jawab tidak ada pembiaran, ditangani dengan baik, direspon dan diselesaikan dengan tuntas," tegasnya.

Mencegah konflik, lanjut Presiden, bukan hanya tugas kepolisian. Langkah pencegahan adalah tugas semua pihak yang ada.

"Apabila ada di kabupeten X ada tanda-tanda akan konflik antar kelompok, maka semua pihak wajib mengambil langkah pencegahan agar tidak tumbul aksi kekerasan," tuturnya.

"Tidak ada alasan setiap masalah tidak ditangani sejak dini," lanjutnya.

Selain Jaksa Agung Basrief Arif, rapat dengan topik pemberantasan korupsi, sinkronisasi penegakan hukum & masalah pertanahan. juga diikuti oleh Kapolri Timur Pradopo dan Kepala BPN Hendarman Supanji. Rapat dipimpin Presiden SBY dan Wapres Boediono.

Pejabat lainnya yang hadir dalam rapat pagi ini di antaranya adalah, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menkeu Agus Martowardoyo. Hadir pula Panglima TNI, Gubernur NTB, Gubernur Sulawesi Tenggara dan plt. Gubernur Sumatera Utara.

(mpr/mad)