PDIP Tanggapi Penetapan Emir Moeis Jadi Tersangka

Jakarta - KPK ternyata sudah menetapkan Emir Moeis sebagai tersangka dalam kasus PLTU Tarahan. Berikut tanggapan PDIP.

"Saya baru tahu kalau ada masalah tersebut. Saya belum paham detil masalahnya, akan saya tanyakan ke pihak yang paham dulu. Asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan," kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Rabu (25/7/2012).

Penetapan Emir menjadi tersangka diketahui dari surat permintaan cegah KPK yang ditujukan untuk Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. Di surat itu Emir diketahui diminta dicegah karena sudah berstatus tersangka.

Tjahjo lalu merespon KPK yang mencegah Emir Moeis ke luar negeri. Menurut Tjahjo selama ini Emir cukup kooperatif memenuhi panggilan KPK.

"Kalau pencekalan ke luar negari setahu saya Pak Emir selalu kooperatif memberikan kesaksian yang dia pahami dan dia ketahui kalau dipanggil KPK,"terang Tjahjo.

KPK mencegah politisi PDIP Emir Moeis bukan karena alasan sembarangan. Dia diduga bermain dengan petinggi PLN dalam pembangunan PLTU Tarahan pada 2004.

Berdasarkan penelusuran, proyek itu dimenangkan oleh perusahaan Alstom yang sebelumnya mengalahkan Mitsubishi dalam proses tender. Ada kejanggalan dalam pemenangan tender proyek dengan total nilai 268 US dollar ini. Ada tiga perusahaan yang menjadi pelaksana proyeknya: Marubeni Corp, Mistui Mike, dan Alstom Power.

Perkara ini lebih mengarah pada bagaimana Alstom menang tender. Perusahaan itu awalnya mengajukan harga yang lebih tinggi dari Mitsubishi. Namun pihak panitia tender tetap menerima dua perusahaan ini untuk diikutkan dalam evaluasi tahap selanjutnya. Di evaluasi kedua, Mistsubishi masih unggul, dan begitu juga di evaluasi ketiga.

Baru di evaluasi keempat Alstom yang mematok angka US$ 118 juta dan Mitsubishi US$ 121 juta. PLN merekomendasikan Alstom sebagai pemenang proyek dengan harga penawaran termurah.

Kabar yang beredar, dalam proses tender itu memang sudah diseting sejak awal. Hal tersebut terjadi karena ada peran Emir yang duduk sebagai panitia anggaran di DPR dengan salah seorang petinggi PLN. Sang petinggi PLN itu merupakan teman dekat Emir. Keduanya satu almamater di ITB dan hanya beda selisih satu tahun angkatan.

Emir membantah. Ketua Komisi Keuangan ini mengaku tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut. "Saya nggak tahu (pembangunan PLTU), saya kan di Komisi Keuangan, bukan domain saya," kata Emir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2012).

Emir mengaku tidak akan berinisiatif mendatangi KPK untuk melakukan klarifikasi. Dia akan menunggu panggilan KPK. "Nantikan pasti dipanggil," ujar politisi PDIP itu.

(van/edo)