Uang & Konflik Internal Bisa Munculkan Politisi 'Kutu Loncat'

Jakarta - Fenomena politisi 'kutu loncat' bukan hal baru dalam perpolitikan di Indonesia. Ada dua faktor utama yang diyakini menyebabkan politisi mudah berpindah partai politik.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto menyebut faktor pertama politisi 'kutu loncat' adalah karena kuatnya tradisi transaksional di partai.

Para politisi jenis ini menekankan pragmatisme dengan logika investasi ekonomi sebagai dasar pijakan memilih partai untuk bernaung. "Dengan modal sekian yang harus dia keluarkan, maka saat menjabat dia harus mengembalikan plus keuntungannya. Sehingga dari awal konsep berpolitik menggunakan formula money commodity more money," ujar Gun Gun kepada detikcom, Senin (23/7/2012) malam.

Akibatnya, partai dan kerja politik dijadikan komoditi untuk meraup keuntungan. "Jika politisi itu sudah tidak menemukan lagi peluang atau bahkan ada kekuatan resisten di tubuh partai tempat dia berada saat ini, maka tak segan-segan dia pindah partai," terangnya.

Faktor kedua munculnya politisi 'kutu loncat' karena adanya konflik di internal partai. Gun Gun menyebut sentralisasi politik kepartaian pada satu figur dominan akan mengakibatkan kejenuhan bagi kader dan memicu munculnya barisan kelompok baru dalam internal partai.

"Posisi ini sangat memungkinkan konflik antara orang-orang di lingkar dalam elite utama partai dengan non kelompok lingkaran elite. Akibatnya sangat mungkin terjadinya dualisme, dan kandidat yang di luar lingkaran elite utama, cenderung memisahkan diri atau loncat ke partai lain," sambung dia.

Sementara faktor lain yang bisa mempengaruhi loyalitas politisi terhadap partai adalah persuasi dari partai lain termasuk gagalnya institusi partai menjadi partai modern.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini menjelaskan, partai modern memiliki tatanan yang terstruktur seperti proses rekrutmen kader, program pembinaan kader termasuk pola alokasi kader ke jabatan politik.

Untuk parpol di Indonesia, yang terjadi adalah banyaknya politisi yang mengalami lompatan politik dengan menjadi pejabat publik tanpa melalui proses kaderisasi. Biasanya politisi ini direkrut dari kalangan selebriti, tokoh militer, birokrat, akademisi ataupun pengusaha.

"Gejala ini kerap meruntuhkan loyalitas anggota partai pada institusi," tutup Gun Gun.

(fdn/nvc)