SBY Ingatkan KPU Antisipasi Konflik Pemilu dan Pilpres 2014

Jakarta - Kompetisi politik Pemilu dan Pilpres 2014 akan sangat berbeda bila dibanding dua periode sebelumnya. Gesekan dapat terjadi karena potensi konflik antar kontestan yang lebih terbuka dan menjadi tugas KPU menyiapkan antisipasinya sejak dini.

Demikian ungkap Ketua KPU Husni Kamil Malik tentang materi pembicaraan dengan Presiden SBY. Pertemuan berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/7/2012).

"Karena semua kontestannya baru dan berjuang untuk menang, prediksi beliau ini bisa menyebabkan konflik. Kami di KPU diingatkan mengelola dengan baik," ujar Husni.

Presiden SBY, menurutnya juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam proses pematangan demokrasi. Wajar bila di dalam pelaksaan tahapan Pemilu dan Pilpres kelak prosesnya ditemukan ada banyak konflik dan masalah yang kebanyakan itu semua ditujukan ke KPU.

Salah satu kasus yang dicontohkan adalah penyusunan dan penetapan DPT. Pelaksanaannya memang menjadi tuugas KPU namun pemerintah, partai politik dan warga masyarakat juga bertanggungjawab untuk menghasilkan DPT 2014 yang akurat.

"Bahwa persoalan masa lalu harus dijadikan pelajaran bagi KPU sekarang untuk tidak mengulanginya dan bagaimana bisa memperbaikinya," sambung Husni.

"Masih ada dualisme wewenang antara pemerintah dengan pihak lain. Itu yang sekarang kita garap," ujar Zaini.

Masalah lain yang disinggung Zaini kepada SBY adalah tentang muatan dari sejumlah produk hukum nasional yang pelaksanaannya di lapangan akan sangat berkaitan dengan Pemprop NAD. Di antaranya RPP Migas, pembinaan PNS, perpres Badan Pertanahan Aceh dan kabupaten.


(lh/fdn)