Selamatkan Citra, Golkar Harus Nonaktifkan Kader Bermasalah Hukum

Jakarta - Partai Golkar belum mengambil tindakan apa pun terhadap wakil bendahara umum, Zulkarnaen Djabbar, yang berstatus tersangka kasus suap pengadaan Alquran Kemenag. Golkar semestinya tegas agar citranya tak terus luntur.

Desakan agar Golkar mengambil tindakan tegas datang dari kader Golkar. Kader-kader Golkar di daerah agaknya mulai resah dengan menurunnya citra Golkar.

"Dalam beberapa kali ke daerah, saya mendengarkan konstituen selalu mengatakan sebaiknya kader yang terseret masalah korupsi sebagai tersangka segera dinonaktifkan dari kepengurusan. Nanti setelah ternyata tidak bersalah dipersilakan kembali ke posisi semula. Penonaktifan itu memiliki makna simbolik bahwa partai politik sungguh-sungguh anti korupsi," kata Ketua DPP Golkar, Hadjriyanto Y Tohari, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2012).

Menurutnya, rakyat akan jengkel pada parpol yang mengatakan antikorupsi tetapi membiarkan kadernya yang menjadi tersangka korupsi tetap dalam jabatannya. Partai Demokrat, misalnya, memberlakukan penonaktifan setiap kader yang tersangkut masalah hukum.

"Sebaiknya begitu ditetapkan sebagai tersangka segera dinonaktifkan dari kepengurusan dengan ketentuaan begitu terbukti tidak salah dikembalikan pada posisinya semula. Dengan demikian parpol tidak melanggar prinsip presumption of innocense (asas praduga tidak bersalah)," tegas Hadjri.

(van/aan)